Sarkoni: Pemekaran Bungo Sulit Tercapai, Usman: Syarat Sudah Lengkap

MUARA BUNGO - Terjadinya pemekaran Kabupaten Bungo menjadi harapan masyarakat. Masyarakat menilai dengan adanya daerah otonom ini banyak keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Sayangnya keinginan ini sepertinya tidak akan terujud dalam waktu dekat.

‘’Saya menilai Pemkab Bungo belum serius dalam menyiapkan pemekaran ini. Jika tahun 2019 moratorium pemekaran dicabut, maka pemekaran akan sulit tercapai. Pasalnya, sejauh ini menurut Sarkoni belum ada tindakan serta persiapan dari Pemkab,’’ sebut Wakil Ketua DPRD Bungo, Sarkoni Syam.

Syarkoni menilai, saat ini masih banyak yang harus disiapkan Pemerintah Daerah untuk pemekaran. Salah satunya masalah tapal batas Bungo dengan Dharmasraya, serta aset dan persiapan lokasi.

Padahal, setiap tahun telah dianggarkan untuk masalah pemekaran ini. Bahkan Syarkoni menilai, pemekaran tak akan terealisasi pasa masa jabatan Bupati H Mashuri saat ini. \"Pemekaran tidak mungkin tercapai pada masa jabatan H Mashuri. Saya berani menjamin, karena tak ada tindakan dari pemerintah,\" tutupnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi Asisten I Setda Bungo, H Usmam Hasibuan mengatakan, proses pemekaran saat ini tergantung Pemerintah Pusat. \"Saat ini ya tergantung pemerintah pusat. Kan moratorium kan. Kalau syarat kita sudah lengkap,\" jelasnya.

Persyaratan ke arah itu diakuinya sudah lengkap. Hanya ada beberapa yang harus dilakukan perbaikan, dan progresnya sudah terlihat. \"Kan peta wilayah pemekaran yang diminta. Kita sudah urus itu. Itukan harus ada persetujuan dari Kemendagri soal peta wilayah,\" imbuh Usman lagi.

Kemudian menyangkut titik lokasi daerah ibukota, Usman mengaku, dari kajian tim independen, Simpang Sawmil terpilih jadi calon ibu kota kabupaten. \"Kalau calon ibukota sudah. Kalau moratorium dicabut, kita tinggal pembebasan lahan. Syarat pemekaran harus ada calon ibu kota dan kota sudah,\" pungkasnya.

(ptm)

Sumber: