Ranperda, Dispora dan DPRD Saling Tuding

SAROLANGUN -  Pemkab Sarolangun, hingga saat ini masih kesulitan untuk menggembangkan pariwisata yang ada. Sebab, Perda nomenklatur Dinas Pariwisata Sarolangun belum juga disahkan. Sehingga kondisi itu membuat kadis, Saifullah, mengaku belum bisa berbuat banyak terkait pariwisata yang ada di Sarolangun.  ‘’Kalau ada jelas judulnya Disparpora  kan enak, tapi hingga saat ini nama itu masih nama Dispora  sedangkan bidangnya ada di sini. Jadi kami sulit untuk bertindak,\" kata Kadis Dispora Sarolangun, Syaifullah.

Dirinya mengaku telah mengajukan Perda perubahan nomenklatur dinas, namun hingga saat ini perda tersebut belum juga dibahas oleh pihak dewan. “Perda perubahan nama sudah diajukan, tapi belum juga dibahas oleh dewan, jadi ini jelas akan berefek pada anggaran pengembangan wisata kita, sekarang ini saja di bidang pariwisata cuma 200 juta. Bagaimana mau ngembangkan pariwisata kalau segitu,” keluhnya.

Sementara pihak Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda ) DPRD Sarolangun sangat menyayangkan pernyataan Saipul Kadispora Sarolangun yang menyebutkan dewan belum membahas Perda Nomenklatur Pariwisata. 

”Seingat saya sudah tiga kali kami lakukan pertemuan meminta agar draf itu diselesaikan, waktu itu seluruh anggota Bapemperda hadir semua, tanya saja sama bagian anggota di Bapemperda dan bagian organisasi, benar atau tidak kami sudah melakukan itu,\" terang Anggota DPRD sekaligus Ketua Bapemperda Sarolangun, Aang Purnama.

Hal senada juga dikatakan Cik Marleni anggota dewan yang juga merupakan anggota Bapemperda,  dia menyayangkan sikap Kadispora yang terkesan tidak tanggap dan cekatan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami tidak ada niat menghambat atau lain sebagainya. Cuma maksud saya tolonglah apa yang kami sampaikan diteruskan, sebab ini juga untuk kebaikan daerah. Apalagi soal pariwisata, ini konsentrasi program pak Bupati. ” Ujar Leni.

Terpisah, Efriyanto Kabag Organisasi setda Sarolangun, juga mengaku belum menerima dokumen draf Ranperda pariwisata dari pihak Dispora. Namun dia mengakui di bagian hukum sudah ada bentuk rencana pembahasan, hanya saja hingga saat ini belum menerima Dokumen dari pihak Dispora. \"Kalau sampai hari ini kami belum menerima dokumen itu, kalau rencana mau bahas di bagian hukum sudah ada,\"pungkasnya.

(hnd)

Sumber: