>

Baru Tiga Bulan, Kapolda Sulteng Dicopot

Baru Tiga Bulan, Kapolda Sulteng Dicopot

 

JAKARTA - Kemarin (8/4) Polri melakukan mutasi pada 281 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Yang menarik, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa yang baru sekitar tiga bulan menjabat dimutasi dan digantikan oleh Brigjen Ermi Widyatno yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau. Pencopotan yang cukup singkat itu dikabarkan karena kasus kerusuhan Luwuk, Banggai.

Sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor  ST/964/IV/KEP/2018 4 April 2018, Brigjen I Ketut Argawa dimutasi menjadi Karorenmin Itwasum Polri. Dia menduduki posisi yang sebelumnya dijabat Brigjen H. E. Permadi yang kemudian menjabat posisi yang ditinggalkan Ermi, Wakapolda Riau.

Kasus kerusuhan Banggai sendiri diawali eksekusi lahan, sengketa telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi masalah yang tak kunjung usai di Luwuk. Kasus ini begitu mencuat, saat Wakapolri Komjen Syafruddin memberikan perhatian atas kejadian pembubaran ibu-ibu yang sedang melakukan pengajian, sebagai bagian penolakan eksekusi. Sebelum kapolda, Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno juga dicopot.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menampik bila disebut bahwa pencopotan Kapolda Sulteng akibat kasus kerusuhan di Luwuk, Banggai. ”Setahu saya ini mutasi rutin, tour of duty dan tour of area,” paparnya kemarin.

Menurutnya, banyak pati dan pamen yang mendapatkan amanah di jabatan baru. ”Ini penyegaran, tidak ada kaitan soal Banggai,” papar mantan Wakabaintelkam tersebut.

Sementara Pengamat Kepolisian Institut for security and strategic studies (ISeSS) Bambang Rukminto menuturkan, soal pencopotan kapolda Sulteng akibat kasus Banggai itu wajar menjadi asumsi masyarakat. ”Walau, kasus Banggai ini tidak bisa disalahkan langsung ke atasannya. Itu ulah anak buahnya,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Kapolda memang harus lebih mampu membuktikan memiliki kemampuan mengantisipasi situasi dan kondisi di wilayahnya. ”Jauh sebelum kasus terjadi,” terangnya.

          Kuncinya, ada pada inventarisasi dan pemetaan wilayah rawan. ”hal semacam ini seharusnya dilakukan sejak hari pertama menjabat,” terangnya dihubungi Jawa  Pos (Induk Jambi Ekspres) kemarin.

Dia menegaskan, masalahnya inventarisasi dan pemetaan wilayah rawan ini belum menjadi budaya kerja di tubuh Polri. ”Masih sebatas dedikasi anggotanya. Belum semua menerakannya,” tuturnya.

Selain Kapolda Sulteng, ada juga mutasi Irjen Ketut Untung Yoga Wairwasum Polri yang dimutasi menjadi Pati Itwasum dalam rangka pensiun. Kadivkum Polri Irjen Agung Sabar Santoso digeser menjadi Wairwasum.

Lalu, ada juga mutasi untuk Brigjen Achmat Juri, Kapolda Maluku Utara yang digeser menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), mengantikan Kapolda NTB Brigjen Firli yang menjadi Deputi Penindakan di KPK.

(idr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: