JAMBI - DPRD Kota Jambi menyoroti beberapa hal atas pertanggungjawaban APBD Kota Jambi tahun anggaran 2017. Beberapa hal yang menjadi sorotan, diantaranya PAD, dana transfer, aset hingga tenaga kerja kontrak (TKK) di beberapa OPD yang kelebihan, sehingga membebani APBD.

 Itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Darmawan. Mereka mempertanyakan beberapa aset yang tidak dapat ditelusuri dan juga kelebihan TKK di 5 OPD. \"Akibat kelebihan tenga kontrak itu, APBD kita terbebani Rp 5,81 miliar,\" kata Darmawan.

Fraksi PDIP juga menyoroti kelebihan TKK di OPD. Juru bicara Fraksi PDIP, Supranoto, mengatakan, kelebihan TKK itu menjadi pertimbangan DPRD Kota Jambi dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Junaedi Singarimbun mengatakan, Fraksi PDIP mempertanyakan temuan BPK terhadap kelebihan TKK. \"Kita harapkan pemerintah dapat menjawab itu melalui paripurna selanjutnya,\" katanya.

Dia menyampaikan, ada kelebihan TKK yang membebani APBD sekitar Rp 5,81 miliar itu diharapkan agar pemerintah dapat menjelaskan rincian-rincian atas penggunaan anggaran itu. 

\"Karena memang kita lihat ada beberapa SKPD justru kekurangan tenaga honor seperti dinas pekerjaan umum dan dinas perumahan dan kawasan pemukiman,\" katanya.

Menurut pandangannya, kelebihan anggaran ini salah satunya dipicu oleh perekrutan TKK yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, persebarannya juga tidak merata. 

\"Tentunya nanti setelah ada jawaban dari eksekutif kami akan menjawab melalui pandangan fraksi dan kami akan memberikan solusi nanti seperti apa ke depannya,\" katanya.

Menanggapi hal ini Wakil Walikota Jambi Abdullah Sani mengatakan, secara umum, legislatif memang memiliki kewenangan untuk menyampaikan pandangan terhadap pertanggungjawaban anggaran tahun 2017.

\"Kami menanggapi positif terkait hal itu, tentunya ini untuk kesempurnaan dan harus ditanggapi serius,\" katanya.

Kata Dia, jika ada kekurangan, pihak legislatif sudah sewajarnya memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah dari segi apapun. \"Mudah-mudahan ini dapat segera kita tindaklanjuti,\" katanya.

(hfz)

Sumber: