JAMBI - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dua pasangan, yakni  Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bakal  bertarung. Bahkan panasnya pertarungan kedua pasangan itu sudah terasa ke daerah sejak deklarasi dan pendaftaran calon dilakukan beberapa waktu yang lalu.

Di Provinsi Jambi berbagai persaiapan sudah dilakukan untuk pemenangan masing-masing kandidat. Bahkan sejumlah relawan sudah ada yang terbentuk dan bersiap-siap untuk mendeklarasikan diri.

Ini mengingat pertarungan antara Prabowo dan Jokowi di Provinsi Jambi bakal terjadi cukup alot. Dari data Pilpres 2014 lalu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memperoleh 897.787 suara atau 50,75 persen unggul dari  Prabowo yang menggandeng Hatarajasa dengan perolehan suara 871.276 suara atau 49,25 persen (selengkapnya lihat grafis).

Manariknya kedua kandindat mendominasi perolehan suara di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Prabowo misalnya memperoleh suara signifikan di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Bungo dan Kota Jambi. Sedangkan Jokowi unggul di Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Tanjabbar dan Tanjabtim.

Namun di Pilpres tahun depan mesin politik keduanya juga sama-sama punya potensi, terutama dukungan partai koalis dari anggota DPRD Provinsi Jambi. Pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin memiliki 31 kursi dan pasangan Prabowo-Sandi memiliki 23 kursi parlemen. Ini belum ditambah pimpinan dan anggota DPRD 11 Kabupaten/Kota.

Mesin lainnya yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlatar belakang kader Parpol koalisi. Prabowo-Sandi memiliki 8 kepala daeerah dan Jokowi-Ma’’aruf Amin 10 Kepala Daerah.

          Pengamat politik Jafar Ahmad mengatakan dalam pertarungan Pilpres, kekuatan Parpol berhubungan langsung dengan pemenangan nasional. Ini berbeda dengan pertarungan di Pilkada yang baru saja digelar beberapa waktu yang lalu.

“Kalau Pilkada dukungan Parpol hanya menjadi tiket untuk mendaftar, tapi kalau Pilpres tidak hanya sekedar tiket tapi menjadi mesin dan akan all out turun dari pusat hingga ke tingkat yang paling rendah,” ujarnya.

Apalagi, Pilpres tahun depan itu berbarengan dengan pemilihan legisltif (Pileg). Sehingga kepentingan Parpol semakin besar untukl memenangkan Pilpres plus Pileg. “Jadi kalau ditanya apakah liner kekuatan Parpol ke daerah, maka pastik liner dengan dukungan untuk daerah. Tapi beda dengan Pileg kerena ke partai masing-masing,” katanya.

Dalam pemenangan itu, kata Jafar, Parpol bisa saja mengurus tim pemenangan dan saksi hingga ke TPS. Tapi itu tergantung dengan kerja sama antara partai koalisi dalam kewenangan menunjuk saksi mapun tim. “Misalnya untuk wilayah Jambi  PDI Perjuangan atau Gerindra yang mengatur untuk saksi kedua calon,” ungkapnya.

Disamping itu, kepentingan nasional juga membuat Parpol koalisi terseret lebih dalam untuk pemenangan kandidat. Karena dari sana, Parpol pasti bergaining untuk menempati posisi strategis di kabinrt.  “Sehingga itu menjadi penting, terutama untuk mendaptkan posisi menteri di kabinet nantinya. Apalagi mengurus uang hingga trilunan,” sebutnya.

Bagaimana dengan dukungan kepala daerah? Jafar mengatakan jika kepala daerah pasti akan berafiliasi dengan partai politik dimana dirinya bernaung. Misalnya Masnah,  BBS, Adirozal di PAN mau tidak mau akan menjadi motor pemenangan PAN di daerah plus pemenangan Prabowo-Sandi. “Tapi ada daerah tertentu yang relatif  berbeda antara kepala daerah wakil kepala daerah. Tingggal siapa yang mendominasi,” terangnya.

 Lalu seperti apa peta kekuatan Prabowo dan Jokowi di Jambi? Peneliti Idea Institute ini mengaku berdasarkan survei yang dilakukannya pada Maret, April dan Mei, kedua calon presiden ini bertarung kuat. Di Kota Jambi penerimaan terhadap keduanya cukup dominan dan bebeda tipis. “Tapi terakhir itu jokowi lebih unggul dan Kerinci, Sungai Penuh, Merangin masih Prabowo,” terangnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Syahbandar mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk pemenangan Prabowo. Bahkan sejumlah perwakilan masyarakat sudah siap ingin bergabung untuk memenangkan ketua DPP Gerindra tersebut. “Kita sudah menyiapkan jauh sebelum ada perintah pusat. Tapi kita masih menunggu kordinasi dengan DPP,”katanya.

Sumber: