Jambi Mencari Solusi Pendidikan Lewat Neraca Pendidikan Daerah (NPD)

JAMBI - Berlangsungnya revolusi industri 4.0 telah berdampak pada berubahnya sendi-sendi kehidupan masyarakat temasuk pendidikan, menurut Staf Ahli Mendikbud, Dr. Arie Budhiman, M.Si dalam pembukaan acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk mencari solusi permasalahan pendidikan melalui pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Provinsi Jambi, Senin (13/5). Arie menambahkan bahwa fokus pembangunan pemerintah kedepan adalah untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Guna mencari solusi permasalahan pendidikan di daerah dan mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan DKT dengan tema Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Pemanfaatan NPD di Provinsi Jambi pada tanggal 13 – 15 Mei 2019 yang dilaksakan di Hotel Swiss-Belhotel Jambi, Kota Jambi. PASKA mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan perwakilan satuan pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi, LSM, serta media cetak dan elektronik untuk mendiskusikan permasalahan pendidikan di Provinsi Jambi.

DKT tersebut berisi diskusi tentang analisis data dan tren pendidikan dari NPD tahun 2017 dan 2018. Tak hanya sampai disitu dalam forum ini juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan baik untuk pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. NPD sendiri adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan DKT dibuka oleh Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, Dr. Arie Budhiman, M.Si. Arie dalam sambutannya mengatakan bahwa banyak daerah dengan APBD pendidikan yang besar akan tetapi kualitasnya tidak meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh quality spending yang jelek. Quality spending jelek dikarenakan daerah belum bisa menentukan prioritas belanja.

\"Untuk mengatasi hal tersebut, semua pemerintah daerah perlu mulai menganggarkan belanjanya berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan (common sense). Dengan quality spending yang bagus, akan menghasilkan anggaran pendidikan yang bagus juga, \" Kata Arie.

Arie melanjutkan bahwa salah satu upaya Kemendikbud dalam meningkatkan kinerja untuk perbaikan mutu pendidikan adalah dengan NPD. Dengan adanya NPD menurut Arie, diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan setiap pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN dan APBD murni.

Disampaikan pula dalam acara tesebut, bahwa kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga ke depannya, sekolah berstandar nasional tidak perlu diberikan treatment lagi, karena treatment yang diberikan akan lebih mengutamakan sekolah-sekolah dengan mutu yang kurang baik. Tidak hanya itu, menurut Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, kepala sekolah dan orang tua akan di ajak agar ikut berperan serta dalam pendidikan karena tidak mungkin urusan mengenai pendidikan diserahkan seluruhnya ke pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, dalam acara DKT ini dilakukan berbagai paparan dari pemangku pendidikan pusat dan daerah, serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Jambi meliputi LPMP, BP PAUD dan Dikmas, Kantor Bahasa, dan BPCB Jambi. Dalam paparannya Kepala PASKA, Hendarman, Ph.D menyatakan bahwa saat ini baru 7,4% SD, 11,7% SMP, dan 18,2% SMA di Provinsi Jambi yang memenuhi standar nasional. Standar nasional tersebut dihitung secara komposit dari gabungan indikator nasional yaitu skor akreditasi sekolah, nilai UN, skor Peta Mutu Pendidikan (PMP), dan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

“Kegiatan Diskusi NPD diadakan sebagai momentum bersama untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mencari solusi dan berbagi praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi Jambi, \"jelasnya Hendarman, Ph.D Kepala PASKA.

Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan NPD, Hendarman menambahkan bahwa NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan (fungsi dan urusan pendidikan), satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN dan IIUN, akreditasi, data budaya dan bahasa daerah. Data-data yang ditampilkan bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM, BAN PAUD dan PNF dan data internal Kemendikbud. NPD, selain dibuat dalam versi cetak juga terdapat versi aplikasinya yang dapat dibuka melalui http://npd.kemdikbud.go.id. Dalam aplikasi ini semua orang bisa mengunduh NPD versi cetak dan juga dapat melihat perbandingan profil pendidikan antar daerah baik dalam satu provinsi maupun lintas provinsi.

Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi Jambi. Pada tahun 2018 terdapat 11,8% SD , 22,6% SMP, 11,2% SMA, dan 31% SMK di Provinsi Jambi yang belum terakreditasi, hal tersebut menurun dibandingkan dengan data tahun 2017. Untuk capaian nilai Ujian Nasional (UN), rerata nilai UN di Provinsi Jambi tahun 2018 terlihat masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di semua satuan pendidikan formal dan non formal. Terkait dengan siswa, pada tahun 2018 masih terdapat siswa putus sekolah dengan rincian 1.037 siswa SD, 641 siswa SMP, 422 siswa SMA, dan 545 siswa SMK.

Adanya NPD diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat berkolaborasi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun Provinsi Jambi. Dengan adanya NPD, seluruh lapisan masyarakat bisa ikut memantau anggaran dan capaian pendidikan melalui aplikasi NPD pada laman http://npd.kemdikbud.go.id.

(yni)

Sumber: