15 Provinsi Berlabel Rapot Merah

JAKARTA - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan. Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.

\"Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin (19/6). Berdasarkan laporan hasil evauasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar. Selain itu, lima hal lain yang sering bermasalah terkait APBD adalah kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa termasuk jasa konsultasi, penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai, serta pertanggungjawaban belanja kurang tertib.

Tjahjo mengatakan dengan peraturan yang sudah ada, daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendagri juga mengingatkan agar daerah melakukan penyerapan anggaran dengan baik, sehingga angka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) bisa mendekati angka nol.

\"Dari data realisasi APBD provinsi tahun 2017 terlihat realisasi belanja sebesar Rp724,23 triliun atau 87,55% dari total belanja APBD. Rendahnya daya serap APBD antara lain disebabkan terlambatnya pemerintah daerah dalam menetapkan Perda tentang APBD dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa,\" ujarnya.

Pada posisi ini Mendagri telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Ia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, \"Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,\" tegas Mendagri.

(ful/fin)

Sumber: