Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah. Bahkan diharapkan PPDB sistem zonasi segera dievaluasi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta agar Kemendikbud melakukan evaluasi terhadap PPDB dengan sistem zonasi. Permintaan tersebut muncul berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apeksi di Semarang, Jawa Tengah yang ditutup Kamis (4/7) sore.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apeksi Airin Rachmi Diany, mengatakan persoalan zonasi tidak semata berkaitan dengan jarak. Tapi juga dikombinasikan dengan nilai dan lainnya.

\"Pemerintah kota bukannya menolak sistem zonasi,\" kata Wali Kota Tangerang Selatan ini, kemarin.

Dikatakananya, penyiapan regulasi PPDB sistem zonasi ini sangat berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyediakan infrastruktur.

\"Sistem zonasi ini sebenarnya mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur pendidikan,\" katanya.

Ia berharap adanya solusi dari pemerintah berkaitan dengan rekomendasi soal PPDB dengan sistem zonasi ini.

Selain masalah pendidikan, rekomendasi lain yang dihasilkan Rakernas Apeksi 2019 ini berkaitan dengan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

Menurut dia, salah satu rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan evaluasi jenjang rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terlalu panjang. Menurut dia, rekomendasi Rakernas Apeksi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan ketika disampaikan kepada pemerintah pusat. (gw/fin)

Sumber: