Jalan Buntu Partai Koalisi

JAMBI- Proses pengisian kursi Wakil Gubernur (Wagub) Jambi menemui jalan buntu. NasDem sebagai satu dari lima partai koalisi memastikan tidak akan memberikan rekomendasi Cawagub Jambi.

Itu artinya, tanpa persetujuan NasDem, koalisi pendukung Zumi Zola-Fachrori Umar tidak bisa mengajukan nama Cawagub. Soalnya, pengusulan dua itu harus atas persetujuan semua Parpol yang tergabung dalam partai koalisi.

Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali menyebutkan, jika pihaknya sudah melakukan segala upaya. Ini terklait proses pengisian sisa jabatan Wagub Jambi. “PAN dan PKB masing-masing sudah punya satu nama dan di rekomendasikan DPP. Partai lain itu tergantung komunikasi lagi,” katanya, Rabu (24/7).

Pada prinsipnya, kata Sofyan Ali, semua tergantung dari Gubernur Jambi. Apakah ingin memiliki wakil atau tidak, apalagi dewan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur.

“Jika NasDem tidak mau merekomendasikan berarti tidak akan jadi. Kalau ada satu partai politik yang tidak setuju maka tidak bisa,” ungkapnya.

Namun PKB, secara regulasi dan aturan sudah menalankan tugasnya agar Jambi memiliki Wakil Gubernur . “Kami sudah menunjukkan itikad baik.  Aturan dan regulasi sudah kita laksanakan,” bebernya.

Anggota DPRD Provinsi Jambi ini mengaku tidak bisa ikut campur terkait internal partai koalisi lainnya. Termasuk untuk memastikan agar NasDem melihat persoalan  lebih jernih. “Kita tidak mungkin mencampuri rumah tangga orang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPW NasDem Provinsi Jambi Agus Roni mengaku, keputusan untuk tidak merekomendasikan nama Wagub merupakan hasil koordinasi ke DPP. \"Hasil konsultasi ke pusat, berdasarkan arahan DPP NasDem, kita tidak merekomendasikan Wagub. Karena Pilkada serentak 2020 sudah di depan mata,’’ ujar Agus Roni.

Agus Roni menjelaskan, untuk posisi Wagub  tergantung kebutuhan dan persamaan pikiran partai pengusung. Jika 5 Parpol pengusung memiliki Calon dan mengeluarkan rekomendasi tertulis, maka kesepakatan akan sulit tercapai. “Kalau ada 5 calon, sulit akan tercapai sepakat,” tegasnya.

Dia pun diperlukan, kata Agus Roni, koalisi harus duduk bersama dengan bicara kriteria calon, mulai pendidikan, pengalaman, latar belakang, riwayat hidup.  Bisa saja nama itu dari tokoh adat, Birokrat dan sebagainya.

“Sehingga dapat bekerja sama dengan Gubernur untuk Jambi agar tumbuh berkembang lebih cepat dan terhindar dari indikasi money politik,” ungkapnya.  

Menurutnya, beberapa tokoh pengalaman ataupun tokoh adat Jambi  seperti Hasip Kalimuddin Syam, dari birokrat seperti Khailani atau Asnawi AB. Kemudian mantan Pejabat dan tokoh masyarakat seperti Sutrisno. “Kemudian juga ada mantan Danrem dan tokoh Jawa dan sebagainya,” tukasnya. (wan)

Sumber: