Pertama di Indonesia, Kartu Pelanggan Gas ala Fasha Jadi Role Model Nasional

BOGOR - Lagi, inovasi dan pemikiran visioner yang lahir dari sosok Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, menjadi \"role model\" percontohan untuk skala nasional. Adalah kebijakan pro rakyat Wali Kota Fasha yang sukses menciptakan inovasi Kartu Pelanggan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Bersubsidi bagi masyarakat Kota Jambi yang dikhususkan bagi masyarakat penerima manfaat gas bersubsidi dari pemerintah.

Keberhasilan dan efektivitas pemanfaatan kartu tersebut, ternyata diakui dan mendapat apresiasi secara nasional oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Atas kiat sukses tersebut, Wali Kota Fasha didaulat menjadi narasumber utama dan satu-satunya yang berasal dari unsur kepala daerah untuk berbagi kiat sukses (best practice) dihadapan peserta yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

Bertempat di Swiss-Belhotel Bogor (12/2), Wali Kota Jambi dua periode itu memaparkan sejarah panjang permasalahan yang hampir sama terjadi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu masyarakat yang ramai mengantri gas LPG, ditengah tidak terjadinya kelangkaan gas di daerah.

\"Kartu Pelanggan Gas LPG bersubsidi lahir ditengah keprihatinan saya, melihat kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Terjadi antrian panjang di semua pangkalan gas di wilayah Kota Jambi. Disaat yang sama, kami bertanya kepada Pertamina apakah terjadi kelangkaan gas, ternyata stok pasokan tabung gas untuk Kota Jambi sangat cukup. Setelah kami dalami ternyata ada masalah yang kompleks dari hulu hingga hilir, ada indikasi permainan berbagai oknum dalam hal ini. Sebagai kepala daerah, kami tidak bisa membiarkan masalah ini terus terjadi. Masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya untuk kepentingan oknum tertentu,\" jelas Fasha mengawali paparannya.

Lebih lanjut, Fasha menjelaskan bahwa program inovasi Kartu Pelanggan Gas dapat berjalan dengan baik dikarenakan komitmen yang kuat dan hasil kerjasama serta bantuan berbagai pihak dalam mendukung upaya pro rakyat Pemkot Jambi tersebut.

\"Kami memulai dengan niat yang tulus dan komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Kami bangun kordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama pihak Pertamina. Kami betul-betul mengoptimalkan sumber daya kami. Lurah, RT, melaksanakan pendataan ulang dan verifikasi faktual masyarakat penerima yang betul-betul berhak. Usaha dan kerja keras kami berbuah manis. Semua berjalan dengan baik. Oknum pangkalan yang nakal diberi efek jera, dicabut izinnya, karena Pertamina backup kami, sehingga ini berjalan dengan baik. Kami juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta RT untuk memonitor dan membantu mengawasi. Pelaku usaha pun turut serta mensukseskan program ini melalui CSR. Mereka membantu mencetak kartu bagi masyarakat. Sehingga kami tidak menggunakan sepeserpun dana APBD untuk inovasi ini,\" tegas Fasha yang disambut tepuk tangan peserta Rakor tersebut.

Fasha pun mengungkapkan fakta menarik terkait pelaksanaan program ini, yaitu efisiensi penggunaan dan subsidi pemerintah yang dapat dipangkas.

\"Setelah berjalan di 6 kecamatan di Kota Jambi, dengan sistem ini kami menghitung
manfaat yang diterima pemerintah, yaitu ada penghematan dana subsidi sebesar 40%, dengan jumlah pemakaian yang sama. Hal tersebut terjadi karena penyaluran dan penggunaan alokasi tabung gas benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari program subsidi gas untuk rakyat miskin itu. Kami yakinkan, jika program ini berlaku secara nasional, pemerintah Indonesia akan mendapat manfaat besar yaitu efisiensi dana subsidi pemerintah hampir belasan triliyun, yang dapat dialokasikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program pembangunan lainnya,\" pungkas Fasha.

Diakhir acara, Fasha pun mengundang seluruh peserta yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, untuk datang ke Kota Jambi dan melihat secara langsung implementasi pelaksanaan program pro rakyat tersebut.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM RI, Muhamad Hidayat, menyampaikan bahwa, negara memiliki kewajiban untuk memproteksi masyarakat miskin, melalui program subsisdi yang tepat sasaran.

\"Kewajiban negara adalah mengatur subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran dan menghindari dari penyimpangan. Kami sangat mengapresiasi \"success story\" yang telah dijalankan oleh Bapak Wali Kota Jambi, karena sukses memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat penerima subsidi gas dalam menerima haknya. Semoga kiat sukses ini dapat diikuti dan direplikasi oleh daerah lain di Indonesia yang masyarakatnya masih menerima subsidi gas dari pemerintah,\" ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun lalu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, menandatangani MoU antara Pemkot Jambi dengan Pertamina Wilayah Sumbagsel, tentang Pengawasan dan Pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kota Jambi yang dirangkai dengan launching Kartu Pelanggan Gas LPG 3 kg Bersubsidi Kota Jambi.

MoU tersebut merupakan implementasi dari janji politik Wali Kota Syarif Fasha yang menjadi salah satu program prioritas dan visi pembangunannya bersama Wawako Maulana dalam 5 tahun kepemimpinan Kota Jambi Terkini.

Sumber: