Bela Warga Muslim, Joe Biden Perintah Penghentian Program Proyek Besar Trump

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung menghapus atau membatalkan 17 aturan kontroversial yang dibuat Donald Trump sehari setelah pelantikannya. Ketujuh belas aturan Trump yang dicabut itu antara lain larangan masuk ke AS bagi warga yang berasal dari  beberapa negara mayoritas muslim, menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, dan bergabung kembali dengan perjanjian iklim Perjanjian Paris. Dari 17 aturan yang dicabut Biden itu, enam berurusan dengan imigrasi - sebagian besar merupakan upaya untuk membatalkan beberapa kebijakan era Trump yang kontroversial.

Tembok pembatas Meksiko-AS adalah rangkaian pembatas vertikal di sepanjang perbatasan Meksiko – Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk mengurangi imigrasi ilegal ke Amerika Serikat dari Meksiko. Kalau selesai, panjang tembok pembatas ini sekitar 1.044 km.  Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri larangan perjalanan bagi warga dari lebih dari 12 negara muslim, termasuk Eritrea, Yaman, Nigeria dan Sudan. Batasan tersebut diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump ketika dia pertama kali masuk kantor.

Dikritik sebagai \"larangan muslim\" ketika pertama kali diungkapkan, hal itu akhirnya malah diberlakukan juga bagi beberapa negara non-mayoritas-Muslim. Presiden Joe Biden menghapus larangan yang disebutnya sebagai kebijakan itu diskriminatif.

Langkah untuk mencabut larangan tersebut dipuji oleh beberapa organisasi hak-hak sipil, termasuk American Civil Liberties Union, yang menyebut kebijakan itu sebagai \"larangan Muslim yang kejam yang menargetkan orang Afrika.\"

Joe Biden juga memerintahkan agar pembangunan tembok perbatasan dekat Meksiko dihentikan, sebuah langkah yang disambut baik oleh negara tetangga. Dinding itu adalah salah satu proyek Trump selama kampanye kepresidenan 2016.   Perintah imigrasi utama lainnya yang disahkan oleh Presiden Joe Biden  termasuk membatalkan rencana untuk mengecualikan orang-orang yang berada di negara itu secara ilegal dari sensus 2020, dan mempertahankan Tindakan yang Ditangguhkan untuk Kedatangan Anak (DACA). Program ini telah melindungi ratusan ribu orang yang datang ke negara itu sebagai anak-anak dari deportasi.

Namun, reformasi imigrasi paling ambisius yang akan dilakukan oleh Biden adalah RUU yang memberikan status hukum dan memberikan jalan bagi kewarganegaraan bagi siapa pun di negara itu sebelum 1 Januari.  RUU itu diperkirakan menyangkut 11 juta orang. RUU itu juga bertujuan untuk mengurangi waktu anggota keluarga harus menunggu di luar AS untuk mendapatkan kartu hijau. (rtr/ngopibareng/jpnn)

Sumber: www.jpnn.com

Sumber: