59 Profesi Tenaga Promotor Kesehatan Diambil Sumpah

JAMBI – Bertempat di Aula Poltekkes Kemenkes Jambi, Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Pengurus Daerah (Pengda) Provinsi Jambi, telah melakukan pengambilan sumpah kepad 59 Profesi Tenaga Promotor Kesehatan.

Wakil Ketua Pengda PPPKMI Provinsi Jambi Kamaruddin, SKM, M.Kes memimpin pengambilan sumpah Profesi Tenaga Promotor Kesehatan

Pengambilan sumpah ini langsung dilakukan Ketua Pengda PPPKMI Provinsi Jambi H.M Amin, SKM.,M.Kes, dan disaksikan secara vitual Ketua Umum (Ketum) PPPKMI Pusat Dr. Dra Rita Damayanti, MSPH. Dalam sambutannya Ketua Pengda PPPKMI Provinsi Jambi H.M Amin, SKM.,M.Kes mengatakan, pengambilan sumpah jabatan fungsional promotor kesehatan yang telah dilaksanakan, merupakan titik sejarah baru untuk Provinsi Jambi.

Penandatanganan naskah pelantikan Profesi Tenaga Promotor Kesehatan

“Dimana selama ini kita memang belum pernah melakukan pengambilan sumpah untuk jabatan fungsional promotor ini, sehingga dilakukan pelantikan, sejarah baru untuk pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi,” kata Ketua Pengda PPPKMI Provinsi Jambi Sabtu (20/3) lalu.

Sambutan Ketum PPPKMI Pusat Dr. Dra Rita Damayanti, MSPH

Selama ini diketahui, upaya promotif dan preventif dipenganggaran daerah masih marjinal, diharapkan dengan adanya tenaga fungsional yang nantinya akan bergerak dilapangan, dengan segala kompetensi yang telah dimiliki, akan membawa manfaat baru, dan para pengambil kebijakan diharapkan juga terhadap jabatan fungsional yang telah diambil sumpah, mulai serius untuk menganggarkan upaya promotif dan preventif.

Foto bersama dengan Profesi Tenaga Promotor Kesehatan Diambil Sumpah

“Karena distrategi promosi kesehatan kita ada yang namanya aadvokasi bina suasana, gerakan masyarakat dan kemitraan. Jadi advokasi untuk pengambilan lini berbagai kebijakan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar,” jelasnya.
Bagaimana pun Indonesia sampai hari ini masih bekerja berbasis anggaran, jadi harus ada upaya untuk meyakinkan upaya pengambil kebijakan disemua lini di Kabupaten/Kota.

Sumber: