Tujuh Lokasi PKL Ilegal Jadi Perhatian

Wawako: Penataan Pasar Jadi Catatan Evaluasi Kinerja OPD 2020

JAMBI - Pemerintah Kota Jambi telah memetakan pasar-pasar maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini tidak memiliki izin, dan kerap menyebabkan kemacetan di jalan.

Melalui tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPP, TNI/Polri, Pemkot Jambi akan kembali menertibkan pasar dan PKL ilegal. 

Asisten III Setda Kota Jambi, Ridwan mengatakan, ada enam pasar dam 1 lokasi PKL yang menjadi perhatian khusus Pemkot Jambi. Diantaranya adalah PKL Angso Duo, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Pulai, Pasar Kito, Pasar Talang Banjar, Pasar Karet, dan PKL Tugu Juang. 

\"Pasar Karet sudah kita tertibkan, yang lain tinggal menunggu giliran,\" kata Ridwan. 

Dikatakan Ridwan, penertiban pasar dan PKL itu harus dilakukan, karena mengganggu arus lalu lintas. Penertiban sendiri akan dilakukan secara bertahap, karena terbatasnya jumlah personil. 

\"Saya tekankan di Kota Jambi ada 21 pasar yang bisa dijadikan tempat jualan. Jadi jangan jualan di tempat yang dilarang,\" ujarnya. 

Ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Jambi untuk memasang rambu-rambu di lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan. 

\"Ini untuk keselamatan warga masyarakat kita dalam melakukan penertiban, itu tetap kita lakukan dengan humanis dan persuasif. Melalui banyak tahapan, ada peringatan satu, dua dan tiga. Kalau memang masih bandel langsung kita tertibkan,\" katanya. 

Kata Ridwan, selama ini para pedagang masih kucing-kucingan dengan petugas. Seperti yang terjadi di Angso Duo dan Talang Banjar.

Ditambahkan Saleh Ridho, pemerintah sudah melakukan kajian. Penertiban akan dilakukan pada Senin depan (1/3) di Pasar Talang Banjar. \"Berdasarkan hasil rapat sudah kita tentukan penertiban di Talang Banjar akan dilakukan secara besar-besaran,\" katanya.

Ditambahkan Kasatpol PP Kota Jambi, Mustari pihaknya terus melakukan patroli rutin. \"Tim kita terus patroli, hari ini (Rabu,red) kita penertiban di Tugu Juang,\" katanya. 

Sementara itu, Wakil Walikota Jambi, Maulana mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). \"Itu rutin kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian program-program untuk menuntaskan RPJMD 2018-2023,\" katanya.

Dari hasil rapat evaluasi, memang ada beberapa OPD yang butuh penekanan, diantaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sumber: