Penanganan Stunting, Pj Gubernur Jambi Dorong BKKBN Libatkan PKK

JAMBI- Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, keberhasilan penurunan prevalensi stunting butuh keseriusan & komitmen pemerintah pusat - daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.

Ia menambahkan, kerjasama multisektor bisa juga dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menangani stunting. Mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.

\"Saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 2,49 anak dengan target penurunan menjadi 2,23 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi yang masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa renstra yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB pada tahun ini,\" ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi di aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).

Dalam rangka mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, Pj Gubernur Jambi menyampaikan, Pemerintah melakukan intervensi, yaitu intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi dalam penurunan stunting.

\"Untuk Provinsi Jambi, dalam rentang waktu 2018 – 2021, sasaran keluarga terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 39.464 keluarga yang mempunyai baduta dan ibu hamil, sehingga diperlukan langkah penguatan program pembangunan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat,\" paparnya.

Dikatakan Pj Gubernur Jambi, terkait hal tersebut di atas, BKKBN harus menjadi motor utama untuk penanganan stunting.

\"Kami laporkan dalam Rakorgub dengan Menteri PPN/Bappenas, Jambi sebagai provinsi kelima di Indonesia dengan prevalansi stunting terendah. Kami sudah memohon kepada Menteri PPN/Bappenas mestinya ada penghargaan khusus berupa Dana Insentif Daerah,\" ungkap Pj Gubernur Jambi.

Selain itu, Ibu Nunung, sapaan akrabnya mengatakan, kehadiran Bappeda Provinsi Jambi dalam Rakorda ini sangat baik. \"Mengingat BKKBN tidak bisa mengintervensi perencanaan pembangunan daerah, namun dengan adanya sinergi dan koordinasi, peranan BKKBN bisa lebih maksimal,\" ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tersebut, terkait stunting, dari 27,7 persen rata-rata nasional, angka stunting Provinsi Jambi di bawah rata-rata nasional.

\"Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, beberapa Bupati akan dilantik. Ini penting, kalau Bappeda tidak mengawal program stunting dalam RPJMD tak lama dilantik Kepala Daerah baru, ini mubazir karena Kemendagri sudah mengatur payung hukumnya,\" ujarnya.

Pj Gubernur Jambi kembali menekankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong & memastikan agar menginternalisasikan Stunting kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

\"Bersama-sama mendorong Bappeda memasukkan dalam RPJMD agar bisa masuk dalam anggaran Program APBD selama 5 tahun ke depan,\" imbuhnya.

Rakorda ini, lanjut Pj Gubernur Jambi, diharapkan bukan hanya datang mendengarkan orang pidato, tapi harus ada rekomendasi kongkrit untuk program-program yang mendukung Program Bangga Kencana terutama penurunan stunting.

Diungkapkan Pj Gubernur, masih ada daerah yang belum menjadikan isu stunting sebagai isu utama prioritas dalam RPJMD-nya.

Sumber: