KPK Tekankan 3 Fokus Pencegahan Korupsi di Jambi

JAMBI – Tim Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera menyambangi Pemerintah Provinsi Jambi (19/4) untuk melakukan silaturahmi/diskusi terkait fokus Pencegahan Korupsi. Dari pertemuan ini didapatkan 3 komitmen Pemprov Jambi untuk fokus tersebut. Yang nantinya akan dilakukan pendalaman pembahasan dalam beberapa hari kedepan.

Kepala Satgas 1 Korsupgah KPK wilayah 1 Sumatera Maruli Tua mengatakan, pihaknya mendapatkan 3 poin dari diskusi pencegahan korupsi awal ini. “Yang pertama komitmen dari Pj Gubernur Jambi dalam waktu terbatas membangun fondasi kelembagaan pencegahan korupsi di Pemprov Jambi. Kami sampaikan pesan pimpinan KPK agar jangan terjadi korupsi di pemprov Jambi,” jelasnya seusai pertemuan di ruang kerja Gubernur Jambi.
Lalu poin kedua yang tak kalah penting yakni untuk mewujudkan fondasi kelembagaan yang anti korupsi. Langkahnya harus ada 7 fokus pencegahan korupsi penting yang harus dilakukan, disiapkan dan dikoordinasikan khususnya oleh Sekda, Inspektur dan OPD. Pertama, fokus rencana penganggaran APBD. Kedua, pengadaaan barang dan jasa. Ketiga, pembenahan perizinan, lalu keempat, memperkuat pengawasan oleh inspektorat, kelima pembenahan manajemen ASN (the right man and the right place), keenam optimalisasi pendapatan pajak daerah, ketujuh pembenahan manajemen aset daerah.

Sedangkan fokus ketiga yang harus diperhatikan , Maruli menyebut akan bersama Pemprov bukan hanya mencegah korupsi pada sektor belanja tapi juga pajak daerah. “Kami yakin pencegahan korupsi bisa mengoptimalkan potensi yang sangat banyak di provinsi jambi, terkait pajak daerah. Lalu beberapa aset Pemprov Jambi yang perlu diselamatkan, ditertibkan termasuk dioptimalkan dalam hubungan kerjasama pihak lain,” jelasnya.
Maruli menjelaskan , secara umum semua point sudah diterapkan di Jambi, hanya saja diperlukan optimalisasinya. Tolok ukurnya salah satunya melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP). aplikasi ini merupakan wadah pemerintah daerah untuk bisa menyampaikan laporannya, tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor. “Bagaimana bisa semakin dioptimalkan, tahun lalu cukup lumayan 73 persen MCP-nya, tapi kami yakin bisa lebih lagi dan ditragetkan 2021 harus mencapai 80 persen MCP pemprov Jambi,” terangnya. (aba)

Sumber: