Mengenal Lebih Dekat Peran DJPb di Daerah Khususnya KPPN Sungai Penuh

SUNGAIPENUH - Sebagai pimpinan yang baru di KPPN Sungai Penuh, dan dilantik pada tanggal 24 Mei 2021 secara daring yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.

Kepala KPPN Sungai Penuh, Desriandi, terus berkomitmen menjalankan amanah sesuai dengan arahan pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, yang mengatakan, bahwa pejabat administrator adalah sebagai middle manager dan regional economis di daerah sekurang-kurangnya harus mempunyai 4 hal yang dimiliki.

4 hal yang dimiliki sambung Desriandi, yakni Pertama membuka perubahan pola fikir (mind set) sebagai pejabat administrator untuk berkonstribusi demi kepentingan organisasi yang bisa diwariskan (legacy) kepada penerusnya. Selanjutnya punya perpekstif baru keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang normatif (rutinitas sehari-hari) untuk menciptakan terobosan/inovasi, sebagai contoh mengasistensi Pemda dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang ada bisa disumbangkan ke Pemda setempat.

\"Bukan hanya itu saja, akan tetapi Berfikiran Inovatif Strategic dan knowledge sharing (berbagi ilmu) kepada siapa yang membutuhkan, dan pengayaan kapasitas (capacity building) yang bisa memberikan nilai tambah (added value). “ Setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya”,\" ujar Desriandi.

Ditambahkannya bahwa, hal senada juga disampaikan Supendi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi pada acara bincang-bincang santai pada Kamis (10/06/2021), dimana beliau berpesan agar sebagai kepela KPPN Sungai Penuh yang baru harus gerak cepat (gercep) dan semangat dalam penyelesaian tugas dan untuk meningkatkan strategi komunikasi (Strakom) untuk memperkenalkan branding image Ditjen Perbendaharaan, khususnya KPPN Sungai Penuh ke stakeholder dan Pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

\"Karena KPPN merupakan sebagai duta DJPb (Ditjen Perbendaharaan) di daerah. Siap mengalami perubahan, dan selalu ada ruang untuk peningkatan kinerja, apabila kita solid tidak ada yang sulit,\" tegasnya.

Ia juga mengharapkan, agar segera jalin pertemuan dan agendakan secepatnya menemui pucuk pimpinan di wilayah KPPN Sungai Penuh, yang meliputi 2 Pemda yaitu Walikota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci terkait koordinasi dan silaturahmi penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.

Desriandi, Kepala KPPN Sungai Penuh, juga menjelaskan bahwa mengenai program yang harus diselesaikan dan dikerjakan secepatnya, terdapat dua poin utama yang akan disampaikan, yaitu penyelesaian tugas internal dan eksternal.

Dimana, Poin secara Internal yang ditekankan antara lain sebagai kepala KPPN Sungai Penuh, berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dilaksanakan oleh kepala KPPN Sungai Penuh sebelumnya. seperti penugasan Work From Home (WFH) secara bergantian kepada para pegawai, pemberian multivitamin/suplemen kepada para pegawai untuk meningkatkan imunitas, serta penyemprotan desinfektan secara berkala.

KPPN Sungai Penuh baik sebagai Satker maupun sebagai Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) berkomitmen untuk mencapai target penyerapan anggaran sebesar 40% beserta pencapaian output yang maksimal dan berkualitas pada Triwulan II 2021 ini, dengan salah satu cara yang dilakukan adalah mengedukasi dan memberitahukan Satker melalui media grup WA dan telpon lansung bagi yang berkinerja rendah untuk meningkatkan Belanja Modal dan Belanja Barang pemeliharaan maupun keperluan sehari-hari perkantoran.

\"Melakukan mitigasi risiko dengan cara melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yang selama ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Setidak-tidaknya ikut mempertahankan dan meningkatkan prestasi KPPN Sungai Penuh yang telah diraih, yaitu menjadi peringkat ke-2 KPPN Lingkup Kanwil DJPb-Provinsi Jambi dalam hal penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN tahun 2020,\" bebernya.

Adapun poin yang ditekankan dari sisi Eksternal antara lain, Kepala KPPN sebagai Middle Manager berperan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, selain DJPb memiliki kantor vertikal Kanwil dan KPPN di seluruh wilayah Indonesia, juga mempunyai tugas tambahan dan pelimpahan tugas dari eselon I lain Kementerian Keuangan di daerah.

\"Sebagai contoh tugas dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tentang pelaksanaan revisi anggaran Satuan kerja dilaksanakan oleh masing-masing Kanwil DJPb Provinsi setempat, dan tugas dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diberikan tugas untuk penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik dan lain sebagainya, serta tugas dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengenai pengesahan hibah yang diterima Satker dari Pemda atau sebaliknya disyahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat,\" ucapnya.

Oleh karena itu, diharapkan agar Kepala KPPN senantiasa menjalin koordinasi dengan pimpinan daerah masing-masing dalam rangka menjalin koordinasi dengan Pemda setempat sebagai bagian dari peningkatan sinergi dan kerja dengan pemerintah daerah, KPPN Sungai Penuh akan melaksanakan kunjungan/silaturahmi dengan membawa data Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing Pemda khususnya kepada Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh melalui OPD yang menbidangi Dana Desa dan DAK Fisik, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat.

Sumber: