JAKARTA– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut Jawa Barat sebagai provinsi rangking satu dalam jumlah kasus korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Firli di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9).

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” kata Firli dikutip dari JPNN.com (jaringan Fajar.co.id).

Dalam kesempatan itu, Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi,” ujar Firli.

 

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Selain itu, Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Ia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegas Firli. (jpnn/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: