Tak Punya Pengalaman Riset dan Tidak Lulus S1, Refly Harun: Dunia Pasti akan Tertawa Kalau Tahu Dewan Pengarah

JAKARTA– Polemik penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih terus berlanjut.

Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut berkomentar. Menurutnya kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya.

“Kalangan internasional (dunia) pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali, bahkan maaf kata juga, lulus S1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor,” kata Refly Harun dikutip di akun Youtubenya, Jumat (15/10/2021).

Berdasarkan penelusuran rekam jejak pendidikan Megawati. Presiden Kelima Indonesia itu pernah kuliah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1965–1967) danFakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta (1970–1972). Hanya saja, Mega tak menyelesaikan kuliahnya hingga selesai.

Kendati demikian, Megawati Sukarnoputri pernah menerima gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan RI (Unhan). Sebelumnya, Megawati juga telah menerima delapan gelar doktor kehormatan dari universitas yang berbeda sepanjang 2001-2018.

Tak sampai di situ, Refly lantas membacakan sebuah adagium yang tepat dengan fenomena Mega di BRIN.

“Ada sebuah adagium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.” ungkapnya.

Refly Harun pun tak heran jika banyak yang mengkritik posisi Ketua Umum PDIP itu di BRIN. Sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional.

Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi.

Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kata Refly, kini Mega memangku dua jabatan penting baik di Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

“Kalau BPIP okelah itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk dapatkan sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup, diciptakan lah BRIN, yang secara psikologis justru juga di atas menteri,” jelasnya.

Seperti diketahui, posisi wakil ketua dewan pengawah BRIN diisi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas.(msn/fajar)

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: