Pertahankan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Masa Pandemi, KPPN Gelar Ngopi Kincai

KERINCI - Keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, apalagi ditengah pandemi saat ini.

Maka untuk mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan ditengah pandemi saat ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh menggelar Ngopi (Ngobrol Para Instansi) Kincai dengan satuan kerja lingkup Kementerian Agama di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh termasuk IAIN Kerinci.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor III IAIN Kerinci, Dr. Halil Husairi mewakili Rektor, Narasumber dari KPPN Sungai Penuh : Kasi Veraki (Verifikasi dan Akuntansi dan Kepatuhan Internal), Jon Hendri dibantu staf Jessica M Nababan, serta Narasumber dari Kanwil DJPb Jambi, Muhammad Ali Agil Prasetyo, Ak., M.PAcc Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP) Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kepala KPPN Sungai Penuh, Desriandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid, Ofline dan Online dengan tema Mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan ditengah pandemi.

Dikatakan Desriandi bahwa, untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi dalam mempertahankan Akuntabilitasi Pelaporan Keuangan diantaranya, Membangun komitmen bersama, Meningkatkan kemampuan SDM, Meningkatkan pengawasan, Melaksanakan pendampingan, Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam masa Pandemi. \"Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat secara nyata melalui peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat,\" tegasnya.

Ditambahkannya bahwa dengan kegiatan Ngopi ini sehingga bisa bersinergi, sharing dan diskusi masalah teknis maupun menyangkut LPJ, Laporan Keuangan yang nantinya bisa di kupas oleh tim Verifikasi Akuntansi KPPN Sungai Penuh. \"Kemudian kita perlu membangun sinergi antara pejabat pengelola keuangan untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,\" ucapnya.

Dua minggu yang lalu Kemenkeu memberikan apresiasi kepada Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh atas prestasi mereka dalam memperoleh WTP. Mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa mendapat opini WTP. Kalau mendapat opini WTP apakah pasti tidak korupsi? Laporan pertanggungjawaban disebut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dianggap pelaporan keuangan tersebut wajar.

\"namun bukan berarti semua proses disana tidak ada fraud, karena ini adalah hal yang berbeda. Kalau ingin tahu apakah ada kasus atau tidak harus dilakukan investigasi. Ini adalah penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, bisa saja terjadi dari Laporan Keuangan yang WTP ada persoalan, tapi probabilitasnya bisa diminimalisir, misalnya sebuah entitas mendapat WTP. Probabilitasnya untuk fraud lebih kecil, namun bukan berarti tidak ada sama sekali,\" katanya.(adi)

Sumber: