Maulana :Program KB Menciptakan Penduduk Berkualitas

JAMBI – Tidak hanya untuk pengendalian penduduk, program Keluarga Berencana (KB) juga sebagai usaha menciptakan penduduk berkualitas, yakni berkualitas pendidikan, kesehatan serta sumberdaya manusia yang semakin produktif.

Wakil Walikota Jambi, Maulana saat membuka Rakor Program KKBKB, Senin (31/1), mengatakan beberapa waktu belakangan ini, kegiatan kampung KB di Kota Jambi telah vakum, karena pandemi Covid-19. Ia berharap pada tahun ini, kampung KB perlu penguatan yang lebih masif, untuk mewujudkan penduduk berkualitas.

“Tantangan yang dihadapi pemerintah masih sangat berat. Berbagai infrastruktur dasar di sektor pendidikan, kesehatan, papan, hingga sanitasi masih jadi persoalan besar di banyak daerah, termasuk Kota Jambi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” kata Maulana, yang juga seklaigus menjadi narasumber pada kegitan Rakor Program KKBKB tersebut.

Maulana menyebutkan, pihaknya akan terus mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan kualitas generasi Kota Jambi masa sekarang, dan untuk masa yang akan datang.

Saat ini kata Maulana, telah terbentuk 12  Kampung KB yang menjadi wadah bersama lintas sektor untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 

“Program Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian penduduk, tetapi juga sebagai usaha menciptakan penduduk berkualitas,” katanya.

Penduduk yang berkualitas sebut Maulana, diantaranya ditandai dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta sumberdaya manusia yang semakin produktif.

Tak hanya mengenai pengendalian penduduk, namun penanganan kasus stunting di Kota Jambi juga menjadi prioritas pihaknya untuk ditangani.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluaran Berencana (BPPKB) Kota Jambi, Irawati Sukandar mengatakan, memang kegiatan kampung KB belakangan ini vakum akibat pandemi Covid-19. Perlu direvitalisasi dengan cara dimana pada akhir tahun 2021 lalu pihaknya meminta Pokja di Kota Jambi, untuk mengusulkan berbagai kegiatan yang memang menyentuh masyarakat langsung.

“Dari usulan itu kemudian kita nilai mana yang layak dan tidak layak, secara lintas sektoral. Dilihat dari hasil yang dibuat, beberapa kegiatan ada yang tetap dijalankan dengan penekanan prokes ketat,” katanya. (hfz)

Sumber: