Ingatkan Presiden Jokowi Jangan Hanya Ngedumel, Rizal Ramli: Pecat Pejabat yang Doyan Impor

JAKARTA - Kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada bawahannya di kementerian dan daerah serta BUMN yang gemar impor dianggap tidak akan menyelesaikan masalah.

Padahal, seruan anti impor sejatinya sudah digaungkan Presiden Jokowi sejak 2014 silam. Namun sayang, hingga kini budaya cinta produk dalam negeri masih jauh terwujud.

\"Lelucon yang ndak lucu lagi?\" kritik ekonom senior Rizal Ramli merespons kejengkelan Presiden Jokowi atas menteri dan kepala daerah yang masih membeli barang impor, Jumat (25/3).

Menurut Rizal Ramli, sebagai seorang kepala negara, kejengkelan dan amarah tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi, Presiden Jokowi perlu mengeluarkan kebijakan tegas agar pemberdayaan produk dalam negeri bisa berjaya.

Salah satunya dengan memecat menteri-menteri yang masih gemar impor.

\"Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yang doyan impor -itu baru benar. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling?\" tandas Rizal Ramli.

Sebelumnya, kinerja penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN jajarannya dievaluasi Presiden Jokowi, Jumat (25/3). Sebab, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang dari luar negeri (impor).

Jokowi mengatakan apabila 40 persen dari anggaran itu digunakan untuk membeli barang dalam negeri, hal tersebut bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Dibelokkan 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,\" kata Jokowi saat acara \"Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Bali, Jumat (25/3).

Di hadapan para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia, Jokowi menyebut barang-barang yang selama ini diimpor juga dijual di dalam negeri.

“Sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri),\" kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dijabarkan Jokowi, anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp526 triliun, sedangkan di daerah ada Rp 535 triliun.

Sumber: