Komisi I DPRD Tegaskan Kominfo Tanjabtim Harus Didukung

MUARASABAK - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjabtim mendapat dukungan penuh Komisi I DPRD Tanjabtim. Dukungan tersebut berkaitan dengan penguatan kapasitas Kominfo. Mulai dari penambahan ruang gedung kantor, penambahan kelengkapan peralatan studio dan peliputan, penambahan bandwidth internet hingga peningkatan sumber daya manusia.

Hal itu diungkap langsung dalam rapat Pansus LKPJ terhadap anggaran tahun 2021 di ruang Komisi I DPRD Tanjabtim. Pernyataan dukungan itu disampaikan setelah mendengar paparan Kadis Kominfo, Herman Toni terkait kendala - kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas Kominfo, bahwa kondisi kantor Diskominfo sudah tidak lagi refresentatif.

Apalagi saat ini tugas kehumasan yang berkaitan dengan kemitraan dengan media massa menjadi penugasan baru pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Peralatan yang digunakan juga masih sangat minim. Kamera foto dan video masih pinjam pakai dari bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Selain itu bandwidth untuk kebutuhan E-government yang melayani seluruh OPD juga masih tidak bertambah sejak Tiga tahun lalu.

\"Tolong notulen, saya minta TAPD yang hadir untuk memasukkan ini sebagai prioritas, kami Komisi I mendukung penuh penguatan Kominfo,\" tegas Yudi Hariyanto dari Nasdem.

Dikatakan Yudi, dia merasa prihatin dengan kondisi Kominfo sebagai ujung tombak komunikasi dan informasi di Tanjabtim. Dia berharap kekurangan sarana prasarana jangan sampai menghambat kinerja Kominfo. Apalagi sekarang salah satu tugas pokok Kominfo adalah pelayanan kepada para jurnalis.

\"Karena itu penambahan ruangan dan peralatan kerja harus masuk prioritas,\" ucapnya.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi I yang tergabung dalam Pansus I LKPJ itu juga sempat menanyakan beberapa persoalan terkait kinerja dan serapan anggaran Diskominfo tahun 2021. Ambo Acok misalnya, anggota DPRD Dapil II ini menanyakan upaya menghadirkan sinyal seluler di sejumlah desa yang masih blank spot.

Lalu Alam Bakri yang bertanya tentang penanganan soal perizinan menara non seluler yang sempat heboh di media sosial. Kepada Pansus I yang langsung diketuai Harmah.

Kadis Kominfo menjelaskan, dengan gamblang bahwa upaya mengatasi blank spot butuh dukungan DPRD dalam kaitan berkomunikasi dengan pihak provider dan penyedia menara seluler. Sedangkan persoalan menara non seluler yang sempat heboh di medsos, hal itu sudah diselesaikan dengan turunnya tim lengkap yang memberikan edukasi serta bimbingan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Rapat LKPJ pansus I dengan Diskominfo yang berlangsung lebih kurang dua jam itu berjalan cukup interaktif. Hampir semua anggota pansus proaktif mencecar pertanyaan maupun memberi masukan.

Sumber: