Bongkar Skandal Biodiesel, Masinton Sebut Empat Perusahaan Besar

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri mafia minyak goreng.

Menurutnya, pengusutan tuntas mafia minyak goreng yang melibatkan Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan sampai pengusaha sawit itu dilakukan untuk mewujudkannya keadilan bagi masyarakat.

Terbaru, Masinton mengaku juga mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggarap dugaan skandal biodiesel yang perputaran uangnya hingga puluhan triliun.

 

Bahkan, menurut data yang ditemukan PPAT, terdapat selisih hingga Rp4,2 triliun.

Itu disampaikan Masinton Pasaribu dalam diskusi bertajuk “Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng”, pada Selasa (26/4/2022).

“Saya berharap betul Kejagung bisa menelusuri. Bukan hanya pelaku individu-individu maupun korporasinya kemudian mampu mengungkap modus dan juga motif,” ujarnya. “Begitu pun nanti dengan KPK. Ini anggaran yang luar biasa besar kemudian korbannya masyarakat kecil, ibu-ibu sampai ngantre berjam-jam setengah hari, gitu,” sambung Masinton.

Masinton juga menyatakan telah mempelajari segala informasi yang ia terima sampai pada peruntukan anggaran sangat besar itu.

“Kemudian muncullah sinyalemen-sinyalemen tadi, tapi informasi ini juga berkorelasi dengan fakta di lapangan gitu,” jelasnya.

Menurut politisi PDIP ini, negara dalam hal ini pemerintah juga harus hadir dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat perilaku koruptif segelintir orang tersebut.Untuk konteks kasus minyak goreng, Masinton berharap negara tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) korporasi-korporasi besar yang terlibat skandal mafia minyak goreng.

“Di sini negara harus tegas. Gak boleh lagi lah digertak-gertak sama yang namanya segelintir besar perusahaan besar yang mengatur tadi. Cabut sajalah HGU-nya, itu tanah rakyat. Suruh kelola PTPN kita,” tegasnya.

“PTPN kita juga harus didesain masuk ke sektor hilir, jangan cuma ngekspor CPO saja PTPN kita. Ini sekarang terjadi negara dipermainkan segelintir perusahaan besar tadi,” sesalnya.Untuk konteks kasus biodiesel yang tengah digarap KPK, Masinton Pasaribu juga menyoroti Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang adalah lembaga badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Tapi di BPDPKS itu ada struktur pemerintahan yang di mana di situ ada beberapa ada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, ada kalau gak salah 5-7 Kementerian gitu,” ungkap Masinton.

Sumber: