Turap Bantaran Batanghari Mendesak, DPR RI bersama DPRD Kota Tinjau Pasir Panjang

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Ancaman longsor akibat abrasi di bantaran Sungai Batanghari, tepatnya di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, semakin mengkhawatirkan. 

Gerusan tebing sungai yang terus terjadi kini mengancam sejumlah fasilitas vital, mulai dari Pos Pemadam Kebakaran (Damkar), instalasi PDAM, Kantor Lurah Pasir Panjang, hingga rumah-rumah warga di sekitar bantaran.

BACA JUGA:Penerapan Terapi Afirmasi Positif terhadap Tingkat Harga Diri pada Pasien Luka

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. Usai meninjau lokasi bersama Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, Kamis (6/8), Kemas menegaskan pembangunan pengaman tebing atau turap sudah menjadi kebutuhan mendesak.

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah,Pansus DPRD Tanjab Barat Konsultasikan Dua Ranperda ke Kanwil Kemenkum

Menurutnya, penanganan tidak bisa lagi ditunda karena abrasi terus menggerus tepian Sungai Batanghari dan berpotensi mengganggu pelayanan publik serta membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kondisi di lapangan memang membutuhkan penanganan segera. Ada sejumlah fasilitas penting yang terancam longsor. Karena itu kami berharap pembangunan pengaman tebing sungai menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman dan pelayanan publik tidak terganggu," ujarnya.

Kemas mengatakan, kehadiran Anggota Komisi V DPR RI di lokasi diharapkan dapat mempercepat perhatian pemerintah pusat terhadap usulan pembangunan turap yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.

"Kami berharap perjuangan ini mendapat dukungan penuh sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Kawasan ini tidak hanya melindungi fasilitas pemerintah, tetapi juga menyangkut keselamatan warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengatakan dirinya sengaja turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan mengenai kondisi longsor yang semakin mendekati objek-objek vital.

Menurut Edi, persoalan infrastruktur seperti pengamanan tebing sungai harus dilihat langsung di lapangan agar kebutuhan penanganannya dapat dipetakan secara tepat.

"Saya menerima laporan bahwa longsor mengancam beberapa fasilitas penting dan permukiman warga. Karena itu saya memilih melihat langsung kondisinya. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui kebutuhan yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat," ujarnya.

Edi memastikan akan memperjuangkan pembangunan turap melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan usulan tersebut harus diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan dan desain teknis sebagai syarat pengajuan anggaran.

"Harapan kami pembangunan ini bisa segera direalisasikan. Jika seluruh persyaratan teknis terpenuhi, kami akan mendorong agar penganggarannya masuk dalam prioritas tahun depan sesuai kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Sumber: