Jelang Musda Partai Golkar Jambi Semakin Panas, Cek Endra Dinilai Kangkangi Intruksi DPP Golkar
Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra di wawancarai awak media usai terpilih dalam Muyawarah Daerah (Musda) yang digelar beberapa waktu lalu.--
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Jelang Musda Partai Golkar Provinsi JAMBI semakin memanas.
Hal ini dipicu soal kabar pergantian pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sarolangun menuai respon kubu calon Ketua Golkar Provinsi Jambi Agus Rubiyanto (ARB).
Pergantian Plt yang dijabat Endria Putra itu dinilai mengangkangi surat intruksi DPP Golkar nomor : SI-4/DPP/Golkar /V/202.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Ahmad Jahfar. Menurtnya. Cek Endra mengambil langkah yang bertentangan dengan DPP Golkar.
“Harusnya beliau (Cek Endra) mengikuti intruksi DPP Golkar. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan intruksi DPP. Saya sendiri menyesalkan itu,” ujar Ahmad Jahfar, Senin (23/6) kemarin.
BACA JUGA:Soal Rencana Keberadaan Stockpile Batu Bara PT SAS di Aurduri, Begini Sikap Tegas Walikota Maulana
Ahmad Jahfar menyebutkan, intruksi DPP Golkar itu terkait larangan melakukan penunjukan pelaksana tugas kepada Ketua DPD kabupaten/kota. “Kalau ini dilakukan artinya mengangkangi intruksi dari DPP. Menurutnya ini tidak patut dilakukan. Ketua DPD itukan seorang organisatoris, saya pikir mengerti hal itu,” katanya.
Apalagai kepengurusan Golkar Jambi yang dipimpin Cek Endra sudah berakhir dan saat ini dalam masa perpanjangan. Sehingga tidak boleh mengambil kebijakan strategis partai, terutama mengganti atau menunjuk Plt Ketua DPD kabupaten/kota.
“Jadi tugas dari Ketua DPD I itu hanya satu menyelenggarakan Musda. Tidak boleh mengambil keputusan strategis diluar itu,” katanya.
Ahmad Jahfar yang juga adalah anggota DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, seharusnya Cek Endra mengikuti intruksi DPP dan tidak perlu terpengaruh dengan dinamika Musda. “Persaingan itukan hal yang biasa dalam politik, kan bisa diselesaikan dengan cara komunikatif dan tidak perlu mengambil langkah yang bertentangan dengan intruksi DPP,” jelasnya.
BACA JUGA:UNJA dan Pemkab Muaro Jambi Resmi Jalin Kerja Sama Lewat Penandatanganan MoU
Untuk itu pergantian Plt Sarolangun dinilainya cacat dan tidak sah sepenjang tidak di konsultasikan ke DPP Golkar. Terlebih intruksi DPP sudah sangat jelas. “Maka saran saya kepada DPD I Golkar Provinsi Jambi supaya patuh kepada intuksi DPP. Tapi kalau mau dilawan, saya yakin DPP akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
