Sekda Zulhifni Pimpin Rapat Inflasi, IPH Merangin Turun -0,73 Persen

BANGKO, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Ruang MPB Bappeda Merangin pada Selasa (4/8/2026).

Agenda tersebut digelar bersamaan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 

BACA JUGA:Pemkab Merangin Teken MoU dengan Badan PPB Kemendikdasmen RI untuk Perkuat Literasi dan Bahasa Daerah

Pertemuan tersebut membahas capaian Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada pekan kelima Juli 2026. Angka IPH Merangin tercatat berada di level -0,73 persen. 

Capaian minus tersebut mengindikasikan penurunan harga komoditas pangan secara umum jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026. Tren penurunan IPH di Merangin sejajar dengan kondisi Provinsi Jambi.  Dinamika fluktuasi harga komoditas utama menjadi penentu utama pergerakan IPH.

BACA JUGA:SiLPA Muaro Jambi 2025 Capai Rp 94 Miliar

Komoditas tersebut meliputi cabai rawit, cabai merah, serta bawang merah.  Sekda Merangin Zulhifni menegaskan bahwa tren penurunan IPH wajib terus dipertahankan.

Langkah tersebut memerlukan sinergi ketat antar instansi guna menjamin stabilitas harga pangan daerah. 

"Penurunan harga pada beberapa komoditas utama seperti cabai dan bawang memberikan angin segar bagi daya beli masyarakat. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pasokan tetap aman dan harga terjangkau," tegas Zulhifni. 

BACA JUGA:Tahun 2026, BAZNAS Batang Hari Bangun 16 Unit Rumah Layak Huni

Rakor lintas sektor ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.

BACA JUGA:Tahun 2026, BAZNAS Batang Hari Bangun 16 Unit Rumah Layak Huni

Sejumlah pejabat daerah turut hadir mendampingi Sekda. Jajaran yang hadir terdiri dari Staf Ahli 3, Kepala Bappeda, Kepala DKUKMPP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabag SDA, Kepala BPS, Perum BULOG, Kejaksaan, hingga perwakilan BPPRD dan Dinas Perkim.(*)

Sumber: