Warga Sepakat Jaga Kamtibmas Merangin Tetap Kondusif

BANGKO, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Menghadapi situasi terjadinya beberapa aksi demonstrasi di sejumlah daerah di wilayah Republik Indonesia saat ini, warga Kabupaten Merangin sepakat menjaga situasi kamtibmas tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Ketua KNPI Merangin Andy Putra, yang menegaskan aksi anarkis di sejumlah daerah di Indonesia itu, tidak akan menyelesaikan masalah. ‘’Warga Merangin lebih cerdas dalam berpikir dan bertindak,’’ujarnya.

BACA JUGA:Fraksi Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR dan Perjalanan LN

Guna menunjang situasi yang tetap aman dan kondusif tersebut, Mendagri Tito Karnavian pada zoom meeting yang dikuti Bupati Merangin H M Syukur, diwakili Kalak BPBD Merangin Sahiri, memberi beberapa catatan penting untuk daerah.

Tampak hadir pada zoom meeting itu, Kadis Kominfo Merangin Muhamad Arief, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Hj Siti Aminah, Ipda Taufik dari Polres Merangin, Kabag Pemerintahan Setda Merangin Panuturi Siahaan dan pejabat lainnya.

BACA JUGA:Mitsubishi All-New Destinator: Pilihan Tepat untuk Keluarga Premium

Catatan tersebut jelas Sahiri, pentingnya menjalin komunikasi secara responsip dengan unsur Forkopimda, agar situasi keamanan dan politik di daerah tetap terjaga dengan baik.

Hindari pemborosan anggaran, seperti pesta ulang tahun daerah atau ulang tahun para pejabat yang berlebihan dan terkesan mewah. Kepala daerah diminta untuk tidak berpergian ke luar negeri, karena pemborosan anggaran.

BACA JUGA:Jalan Tol Tempino-Pijoan Siap Operasi, Jambi-Betung Hanya 2 Jam

‘’Kita diminta deteksi dini yang humanis dan simpati, jika ada publik menyampaikan aspirasi. Jika Polres setempat terjadi publik enemy di tengah masyarakat, diminta bantuan TNI dalam penanganan demontrasi dan menjaga kamtibmas,’’jelas Sahiri.

Tidak hanya itu lanjut pejabat berbadan gempal tersebut, Mendagri juga melarang pejabat bergaya hidup mewah, yang dapat menjadi bahan pergunjingan yang ‘digoreng’ di tengah situasi masyarakat yang lagi susah.

BACA JUGA:Raih 52 Suara, Akhmad Munir Terpilih Ketua Umum PWI Pusat 2025–2030

Begitu juga dalam memberikan pernyataan, harus santun dan sopan, jangan asal menyampaikan, sehingga bisa menimbulkan kontroversi. Pimpinan daerah dan para pejabatnya, harus peka dengan kebutuhan masyarakat.

Himbauan Mendagri lainnya, pimpinan daerah harus memperbanyak dialog dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Lebih baik berdiskusi di ruangan dari pada ada yang melakukan aksi turun ke jalanan. Perbanyak kegiatan doa bersama lintas agama.

Sumber: