Sadap Presiden dan Tokoh Nasional Tanpa Prosedur, LSP Terancam Pasal Berlapis

Sadap Presiden dan Tokoh Nasional Tanpa Prosedur, LSP Terancam Pasal Berlapis

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin memberikan keterangan pers terkait Karhutla di Mapolda Kalbar di Pontianak, Kamis. (ANTARA/HO : Humas Polda Kalbar)--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- LSP terancam hukuman pidana berat usai diduga memimpin aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, menteri, tokoh politik, hingga insan media.

Praktik melanggar hukum tersebut terungkap setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan LSP bersama dua tersangka lainnya, ASN dan EH, serta menjebloskan mereka ke sel tahanan.

BACA JUGA:Empat Tim Berebut Tiket Final Bupati Kerinci Cup II 2026, PSB 1961 Berpeluang Ulangi Sejarah

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, membeberkan bahwa ketiga tersangka nekat menyasar nomor-nomor telepon pejabat negara serta tokoh nasional dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum yang sah.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," kata Asep saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) dikutip dari Antara.

BACA JUGA:Berikan Kejelasan Status WNI, Kanwil Kemenkum Jambi Serahkan SK Penegasan Kewarganegaraan

Mengenai modus operandi, Asep menjelaskan bahwa LSP bersama rekannya diduga memerintahkan penyadapan tanpa dibekali surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Aktivitas penyadapan tanpa izin tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas penegakan hukum.

Guna menutupi jejak kejahatannya, para tersangka juga berupaya memusnahkan bukti digital saat aksi mereka mulai tercium. Menurut Asep, para tersangka menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak penyadapan yang telah mereka lakukan selama berbulan-bulan.

BACA JUGA:Angkat Budaya Melayu melalui Momentum MTQ, Kota Jambi Wakili Indonesia di Ajang MIL Cities Internasional 2026

Padahal, kegiatan pemantauan dan penyadapan di lingkungan kepolisian wajib tunduk pada aturan ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Berdasarkan regulasi tersebut, tindakan penyadapan harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Penyadapan hanya boleh dilakukan murni untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana.

Akibat perbuatan berani tersebut, LSP dan dua tersangka lainnya dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik mengenakan Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan negara dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

BACA JUGA:BREAKING NEWS ! Kejari Batang Hari Tahan Kades Lopak Aur, Dugaan Korupsi Kerugian Negara Capai Rp542 Juta

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai perusakan dan penghilangan informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, para tersangka kini resmi mendekam di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.(*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: