Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Satu Pintu, Bahlil Siap Eksekusi Program Prioritas

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID — Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan ini menandai penyatuan dua agenda strategis nasional—hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih—ke dalam satu pintu koordinasi demi memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan lebih cepat dan terukur.

BACA JUGA:OJK Tetapkan Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Bagi Debitur Terdampak Bencana di NTT

Pelantikan Bahlil dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dalam penugasan barunya, Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM. Penyatuan kendali ini ditujukan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan serta kemandirian energi nasional. Usai pelantikan, Bahlil menegaskan kesiapannya mengeksekusi amanah tersebut secara maksimal.

BACA JUGA:Pembangunan Rest Area Kembar Tol Cisumdawu Capai 61,06 Persen pada Minggu ke-65

"Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi," ujarnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa pertimbangan utama penggabungan dua agenda besar ini adalah tantangan dinamika geopolitik dan perekonomian global yang kian kompleks. Tuntutan internasional terhadap penggunaan energi bersih menuntut penanganan yang terintegrasi.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Dharmasraya Tembus Rp3.987 per Kg, Ini Rincian Harga TBS 2 Oktober 2026

"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

BACA JUGA:Luruskan Polemik Dana BOS SDN 253, Inspektorat Merangin Beberkan Kronologi Pemeriksaan

Penugasan baru ini sekaligus melanjutkan kesinambungan kerja yang telah dibangun sebelumnya. Bahlil sebelumnya dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional serta ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi pada Maret 2026. Dengan koordinasi terpadu di bawah kepemimpinannya, seluruh program hilirisasi dan transisi energi diharapkan dapat dieksekusi secara menyeluruh, mulai dari penyiapan proyek prioritas hingga implementasi teknis di lapangan.(*)

Sumber: