Policy Talks Nasional, Momentum Kanwil Kemenkum Jambi Perkuat SDM Kebijakan
Policy Talks Nasional, Momentum Kanwil Kemenkum Jambi Perkuat SDM Kebijakan -Ist-
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID — Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, mengikuti kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (5/5).
BACA JUGA:Dukungan KUR BRI Bikin Gonau Naik Kelas, Anyaman Lokal Tembus Pasar Nasional
Kegiatan yang merupakan bagian dari Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 ini mengangkat tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah”. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan analis kebijakan dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:435 JCH Kloter 13 Dilepas Walikota Jambi Maulana
Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung interaktif dengan menghadirkan narasumber dari unsur Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum serta praktisi kebijakan, yang membahas secara komprehensif tahapan siklus analisis kebijakan, termasuk penyusunan policy brief, pemilihan alternatif kebijakan, hingga rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy).
Melalui paparan materi yang disampaikan, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya peran analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Diskusi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kualitas perumusan kebijakan di tingkat daerah.
Partisipasi Dina Rasmalita dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam meningkatkan kompetensi analis kebijakan serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam proses perumusan kebijakan hukum.
Diharapkan melalui kegiatan ini, para analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Jambi semakin profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta berdampak nyata bagi masyarakat.(*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




