Diluncurkan November 2025, Fix Jumlah Sumur Minyak Masyarakat 11.509
Gubernur Al Haris --
"Yang perlu kita cermati adalah seluruh prosesnya. Mulai dari pengambilan minyak, pemurnian, hingga sampai ke Pertamina sebagai pembeli. Termasuk bagaimana pengelolaan limbahnya dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya," jelasnya.
Untuk memastikan masyarakat pengelola mendapatkan keuntungan yang layak, Pemprov Jambi juga akan bernegosiasi dengan Pertamina agar harga beli yang ditetapkan dapat menguntungkan masyarakat.
Pengawasan Ketat dan Pembentukan Satgas
BACA JUGA:Hj. Hesti Haris: Disleksia Bukan Kekurangan, Tapi Perbedaan Cara Belajar
Guna mencegah munculnya sumur-sumur ilegal baru, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya pengawasan ketat di lapangan. Ia telah berpesan kepada para kepala desa untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing
"Negara sudah mengatur dengan legalitas yang baik. Jangan sampai setelah ini diizinkan, muncul lagi sumur-sumur baru di luar izin yang telah ditetapkan," tegasnya.
Untuk mengawal proses ini, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu. Gubernur akan menjadi penanggung jawab di tingkat provinsi, sementara bupati menjadi penanggung jawab di tingkat kabupaten. Satgas ini akan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk memastikan seluruh aspek, mulai dari teknis, lingkungan, hingga keamanan, berjalan sesuai aturan.
BACA JUGA:Angka Stunting di Kota Jambi Turun, Wawako Diza Tekankan Evaluasi dan Aksi Nyata
Ditanya soal target peluncuran Sumur Minyak tua di Jambi menjadi legal, Al Haris menargetkan program ini akan resmi diluncurkan dan mulai beroperasi pada bulan November 2025 mendatang.
Dengan catatan bulan Oktober ini akan menjadi periode krusial untuk persiapan akhir sebelum operasionalisasi dimulai. Ia telah menginstruksikan seluruh pihak terkait, termasuk para pemilik sumur, koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi pengelola, untuk segera merampungkan semua persyaratan teknis.
"Rencana kami, launching akan dilakukan pada bulan November ini. Untuk itu, fokus di bulan Oktober penyiapan sarana prasarana," ujar Al Haris.
Sejumlah persiapan itu yang harus diselesaikan mencakup perbaikan sarana dan prasarana di lokasi sumur, penyiapan sistem transportasi atau angkutan minyak, serta penentuan lokasi tangki penampungan (storage tank).
Selain kesiapan teknis di lapangan, aspek ekonomi juga menjadi prioritas. Menurut Al Haris, negosiasi mengenai penetapan harga jual minyak mentah kepada PT Pertamina harus sudah final sebelum program berjalan. "Semuanya harus tuntas bulan ini," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



