DJPb Jambi Nilai MBG Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian daerah melalui rantai pasok pangan lokal. Namun, keterbatasan kapasitas pasokan dan belum meratanya sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi tantangan utama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, dalam diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

BACA JUGA:Pemkab Merangin Berduka atas Berpulangnya Mantan Birokrat Senior dan Ketua BAZNAS Syafrudin Hadi

Fungsi MBG berperan dalam penguatan aktivitas ekonomi daerah. Utamanya pada perdagangan dan distribusi, pertanian dan pangan serta serapan tenaga kerja. "MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga instrumen ekonomi yang mampu menciptakan permintaan stabil bagi produk pangan lokal. Namun, tanpa penguatan kapasitas produsen lokal, manfaat ekonominya bisa bocor ke luar daerah," kata Adnan.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kaltim Periode II September 2026 Naik, Perkilonya Tembus Rp 3.617,55, Ini Rinciannya

Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga Juni 2026, Program MBG di Provinsi Jambi telah beroperasi melalui 234 unit SPPG, melibatkan 677 pemasok, menyerap 10.145 petugas, dan melayani 459.688 penerima manfaat. Angka ini baru mencapai sekitar 55,19 persen dari target 424 SPPG dan 50,70 persen dari target 906.654 penerima manfaat.

Di saat yang sama Kepala Seksi PPA 2C Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Mustaqim Siga, yang menjadi pemimpin diskusi dalam diseminasi KFR ini mengaitkan erat realisasi MBG menunjukkan akselerasi operasional yang cukup kuat, terutama dalam hal pembentukan jaringan pemasok dan penyerapan tenaga kerja. "Setiap penambahan satu unit SPPG menyerap sekitar 47 tenaga kerja. Estimasi aliran upah langsung mencapai Rp1,01 miliar per hari," ungkapnya.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV September 2026 Tembus Rp3.627,97 per Kg, Berikut Rincian Lengkapnya

Namun, ia menyoroti sejumlah isu strategis yang masih menghambat optimalisasi dampak ekonomi MBG. Pertama, keterbatasan kapasitas dan kontinuitas pasokan bahan pangan lokal. "Produksi beras lokal baru memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan. Susu, buah, ayam, dan sayuran masih terbatas, sehingga kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah," jelas Mustaqim.

Kedua, sebaran dan kapasitas SPPG yang belum merata antar kabupaten/kota. Kota Jambi mendominasi dengan 53 unit SPPG dan 109.422 penerima manfaat, sementara Kota Sungai Penuh hanya memiliki 11 unit SPPG dan 24.638 penerima manfaat. "Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan disparitas manfaat ekonomi antar wilayah," tegasnya.

Ketiga, keterlambatan pencairan dana operasional dan proses sertifikasi halal yang masih memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi. "Ini dapat menghambat kelancaran operasional sebagian SPPG dan pemasok," tambah Mustaqim.

BACA JUGA:Koordinasi dengan Direktorat Perdata, Kanwil Kemenkum Jambi Perkuat Penanganan Persoalan Notaris

Keempat, ketersediaan tenaga ahli gizi yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang membatasi kapasitas penyusunan menu dan pengawasan standar gizi.

Meski demikian, Mustaqim menegaskan bahwa MBG memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi daerah. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 13,92 persen terhadap PDRB Jambi, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 32,98 persen. "Pengadaan rutin MBG menciptakan tambahan permintaan bahan pangan dan barang pendukung melalui pemasok, distributor, dan pedagang. Ini adalah peluang besar bagi produsen lokal," ujarnya.

Sumber: