JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna mematangkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP).
Kesepakatan ini diteken langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
BACA JUGA:Berikut Daftar Lengkap 8 Negara Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League 2026/2027
Penandatanganan Juklak ini menjadi landasan operasional yang krusial bagi kedua lembaga dalam membangun koordinasi menjelang penyelenggaraan PPP. Program tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang ditargetkan mulai diselenggarakan oleh LPS paling lambat pada Januari 2028 mendatang.
BACA JUGA:KPK Periksa Kakanwil ATR/BPN Jambi Terkait Kasus Suap Pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
Ogi menjelaskan bahwa keberhasilan PPP sangat bergantung pada kesiapan sejak tahap awal, meliputi ketepatan kepesertaan, keakuratan data, serta tata kelola koordinasi yang rapi. Kehadiran PPP sekaligus melengkapi berbagai agenda penguatan industri perasuransian yang tengah digencarkan OJK, mulai dari aspek permodalan, tata kelola perusahaan, hingga manajemen risiko.
Dalam mekanisme pelaksanaannya, OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan tingkat kepatuhan peserta penjaminan. Sebaliknya, LPS memerlukan data pengawasan dari OJK untuk melakukan penilaian kepesertaan serta memantau profil risiko perusahaan asuransi. Pertukaran data dua arah ini mencakup seluruh siklus pengawasan, mulai dari masa persiapan pendaftaran kepesertaan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, tahap penyehatan, proses resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
BACA JUGA:Sewa Lapak Capai Rp7 Juta, Pengelolaan Festival Sungai Penuh 2026 Tuai Sorotan
Juklak yang merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 ini turut menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing institusi, lengkap dengan pengaturan jenis data, periode, batas waktu penyampaian, hingga media pertukarannya. Apabila terdapat hal teknis yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
BACA JUGA:Intip Detail Desain Hyundai CRETA, SUV Berkarakter Berani dengan Kabin Futuristik
Ke depan, OJK mengarahkan agar mekanisme pertukaran informasi tersebut memanfaatkan sarana yang efisien sehingga sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan baru bagi pelaku industri. OJK juga akan terus bersinergi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri agar Program Penjaminan Polis dapat berjalan kredibel serta memberikan perlindungan nyata bagi seluruh pemegang polis di Tanah Air.(*)