Pembagian kewenangan bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk menghindari tanggung jawab. Pemerintah tetap berkewajiban mengatasi hambatan pelayanan, memperbaiki konektivitas, dan memfasilitasi investasi produktif. Namun, seluruh perubahan ekonomi tidak dapat langsung dilekatkan pada satu tingkat pemerintahan. Penilaian yang adil perlu mengidentifikasi tindakan yang dapat dilakukan, tindakan yang terlambat, serta hambatan yang belum diselesaikan meskipun kewenangannya tersedia.
Peringkat antarprovinsi berguna sebagai pembanding, tetapi belum menerangkan penyebab perbedaan pertumbuhan. Daerah memiliki struktur produksi, komposisi investasi, dan basis pembanding yang berlainan. Tambahan kapasitas industri pada satu wilayah dapat memberikan dorongan besar, sementara wilayah lain menghaddapi perlambatan sektor dominan. Perbandingan menjadi lebih bermakna apabila menjelaskan sumber keunggulan dan pelajaran kebijakan yang dapat diterapkan sesuai keadaan Jambi.
Karena itu, penilaian arah pembangunan membutuhkan rentang waktu yang memadai.Rangkaian data beberapa tahun dapat menunjukkan apakah perlambatan bersifat sementara atau mencerminkan persoalan berulang. Pemeriksaan juga harus menghubungkan program dengan waktu pelaksanaan dan mulai beroperasinya investasi. Kebijakan yang baru1 berjalan belum tentu menghasilkan perubahan seketika, tetapi alasan mengenai jeda manfaat tetap perlu dibuktikan melalui kemajuan yang terukur.
Kritik terhadap proyek monumental juga membutuhkan pemeriksaan serupa. Besarnya bangunan maupun tampilan fisiknya belum menjelaskan manfaat ekonomi. Jalan yang digunakan secara intensif dapat menurunkan biaya angkut, sedangkan fasilitas yang jarang
dimanfaatkan dapat membebani pemeliharaan. Penilaian perlu melihat kebutuhan, biaya,penggunaan, dan hasil. Dengan dasar tersebut, kritik dapat menunjukkan pengeluaran yang perlu diperbaiki tanpa menggeneralisasi seluruh pembangunan fisik.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak cukup menjawab kritik dengan persentase penyerapan anggaran. Dana yang terserap harus menghasilkan pelayanan, produktivitas, dan kesempatan ekonomi. Evaluasi APBD perlu membuka hubungan antara alokasi dan hasil, termasuk keterlambatan serta biaya pemeliharaan. Pemerintah harus bersedia mengubah program yang manfaatnya lemah meskipun pelaksanaannya memenuhi prosedur dan laporan administrasinya terlihat lengkap.
Agenda hilirisasi pun perlu dinilai melalui hasil yang konkret. Pengumuman investasi dan penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan lahan, energi, pembiayaan, serta pasar.Publik membutuhkan informasi mengenai proyek yang mulai dibangun dan berproduksi.Ukuran berikutnya ialah pekerjaan yang tercipta, pembelian dari pemasok lokal, serta kemampuan pengolahan yang meningkat. Di sinilah kritik dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan.
Penilaian kesejahteraan juga membutuhkan lebih dari pertumbuhan agregat. Data kemiskinan, pekerjaan, pendapatan riil, dan akses pelayanan perlu dibaca bersama dengan memperhatikan periode pengukurannya. Pertumbuhan positif belum menjamin manfaat yang merata, sementara perlambatan tidak otomatis berarti seluruh indikator memburuk.Pemeriksaan yang lengkap membantu menemukan kelompok yang membutuhkan dukungan serta kegiatan ekonomi yang masih mempunyai ruang untuk berkembang.
Perdebatan akan lebih produktif apabila menghasilkan agenda evaluasi terbuka. Pemerintah dapat menyampaikan sumber perlambatan, kemajuan investasi, dan tindakan koreksi beserta jadwalnya. Akademisi serta masyarakat dapat menguji kecukupan penjelasan tersebut.Hubungan ini memungkinkan kritik bekerja sebagai pengawasan, sementara pemerintah menunjukkan tanggung jawab melalui bukti dan perbaikan yang dapat diperiksa secara berkala.
Pertumbuhan terendah di Sumatera harus diterima sebagai peringatan serius. Kesimpulan kegagalan arah pembangunan tetap membutuhkan bukti yang menjelaskan penyebab dan hasil kebijakan. Jambi memerlukan kritik yang akurat dan pemerintah yang terbuka agar perlambatan menjadi dasar perbaikan nyata. (*)
*) Penulis Adalah Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi