Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem yang lebih kuat dibandingkan sekadar mengandalkan figur pemimpin. Sistem tersebut harus memastikan bahwa pembaruan data keluarga rentan dilakukan secara berkala, pelayanan kesehatan ibu dan anak berjalan secara konsisten, edukasi gizi terus dilakukan hingga tingkat desa, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan sistem yang kuat, pergantian kepala daerah tidak akan menghentikan upaya penurunan stunting yang telah berjalan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi persoalan ini. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai elemen sosial. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, media massa, hingga sektor swasta memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan stunting. Kolaborasi tersebut akan menciptakan gerakan sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan apabila penanganan hanya mengandalkan program pemerintah.
Perguruan tinggi, misalnya, dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dunia usaha dapat membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada perbaikan gizi dan sanitasi. Media massa berperan dalam menyebarluaskan edukasi serta mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Sementara itu, masyarakat dapat menjadi pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan menurunkan angka stunting sangat bergantung pada keberanian pemimpin daerah mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Keberanian tersebut bukan sekadar berani mengeluarkan kebijakan, melainkan juga berani mengevaluasi program yang tidak efektif, berani memperbaiki birokrasi yang lamban, berani menindak penyimpangan anggaran, serta berani turun langsung melihat kenyataan di lapangan.
Stunting bukan hanya persoalan statistik yang dipublikasikan setiap tahun, melainkan cerminan kualitas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa. Setiap anak yang gagal tumbuh optimal sesungguhnya merupakan pengingat bahwa masih ada hak dasar warga negara yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya jalan, gedung, atau investasi yang berhasil diwujudkan. Pembangunan sejati adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif
Indonesia membutuhkan kepala daerah yang memiliki nyali untuk bekerja lebih keras daripada sekadar membangun citra politik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata, menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Sebab, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa megah pembangunan fisik yang berhasil diwujudkan, melainkan oleh kualitas generasi yang tumbuh sehat sejak hari ini.(*)
Biografi Penulis:
Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.