Ia juga menyoroti ketimpangan konsumsi energi, di mana sekitar 93 persen batubara di Jambi diserap sektor industri, terutama industri pengolahan sawit dan karet.
Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, Drs. Mahrup, M.Si., menegaskan peralihan energi fosil menuju energi bersih tidak dapat ditunda.
“Transisi energi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang cadangannya terbatas dan berdampak besar terhadap lingkungan,” katanya.
Namun, ia mengakui tantangan besar masih dihadapi, mulai dari tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan jaringan transmisi di wilayah berpotensi energi terbarukan, hingga mahalnya investasi awal energi bersih.
Dalam sesi advokasi, Direktur Setara Jambi, Nurbaya, bahkan mengusulkan moratorium izin tambang baru.
“Sulit bicara transisi energi jika izin tambang terus bertambah,” tegasnya.
Pengawas Yayasan Mitra Aksi, Ahmad Mahmudi, menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi transisi energi berkeadilan di Jambi.
“Jika panel surya dipasang dengan merampas tanah adat, atau turbin dibangun dengan menggusur makam leluhur, itu bukan transisi yang adil. Energi terbarukan harus dikelola komunitas dan mengubah relasi kuasa,” ujarnya.
Jambi dinilai memiliki potensi besar energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, biomassa limbah sawit, mikrohidro, hingga panas bumi. Namun, tantangan ekonomi ekstraktif masih kuat.
Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Aksi, Gie Irawan, menegaskan Jambi tidak memiliki banyak waktu untuk menunda.
“Krisis iklim sudah nyata di depan mata. Jalan masih panjang, tetapi peta jalan transisi energi berkeadilan di Jambi mulai dirintis,” ujarnya. (hfz)