JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi memastikan kesiapan penuh jelang momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dr. John Eka Powa,ME usai menggelar forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025 bersama seluruh jajaran dan mitra kerja terkait, Kamis (11/12/2025) di Aula Lantai 2 Kantor Dishub.
BACA JUGA:Remaja di Jambi Ditangkap Miliki 4,1 Kg Ganja, Sudah Enam Kali Ambil Barang dari Pemasok
Dr.John Eka Powa menjelaskan bahwa hakikat dari forum ini adalah tindak lanjut konkret atau breakdown dari Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang sebelumnya telah digelar. Fokus utama pertemuan adalah memantapkan langkah operasional di lapangan.
"Sifatnya adalah pemantapan. Kami menyepakati apa yang menjadi kewenangan bersama dan dikerjakan secara kolaboratif.
BACA JUGA:Gubernur Al Haris Lepas Bantuan Kemanusiaan Bencana Sumatera dengan Total Rp. 4,5 Miliar
Tujuannya untuk memperkecil ruang terjadinya keluhan masyarakat serta menjamin kelancaran arus barang dan jasa," ujar John Eka Powa.
Dalam rapat Forum LLAJ dengan tema 'Menciptakan Lalu Lintas yang Aman, Nyaman dan Tertib di Wilayah Provinsi Jambi', Kadishub John menggarisbawahi isu strategis yang menjadi tujuan aksi utama selama periode Nataru. Seperti penerapan pembatasan operasional bagi angkutan barang yang tidak mengangkut kebutuhan pokok. Yakni ulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, berdasarkan pedoman aturan pusat.
Kadishub memastikan kesiapan infrastruktur layanan. John menginstruksikan seluruh Pos Pelayanan Dishub di Kabupaten/Kota harus sudah berdiri pada H-3 sebelum tanggal 19 Desember.
"Alhamdulillah, laporan masuk ada 11 Pos Pelayanan di Kabupaten/Kota yang siap. Pos ini akan bersinergi dengan Pos Pengamanan Kepolisian dan Pos Terpadu (Kesehatan dan instansi lain)," tambahnya.
Kemudian isu lainnya, erkait kendaraan ODOL, Dishub Jambi bersama BPTD dan Ditlantas Polda Jambi menyepakati pendekatan humanis namun tegas.
"Target kita sesuai Rakornis Kemenhub adalah 'Zero ODOL' pada tahun 2027. Saat ini, arahnya masih pada pembinaan kepada pengusaha angkutan, belum pada penindakan hukum keras, meskipun penegakan hukum tetap akan dilakukan pada titik tertentu," jelasnya.
Selain tiga poin tersebut, John Eka Powa juga telah melakukan peninjauan sektoral bersama Kepala BPTD Jambi untuk mengecek kesiapan Terminal Tipe A di Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Alam Barajo, yang dinyatakan siap beroperasi melayani pemudik.
Dalam rapat forum LLAJ ini hadir stakeholder seperti Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Juga instansi mitra seperti Ditlantas Polda Jambi dan Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jamni yang turut memberi pengarahan dan masukan.
Hadir jajaran Dishub Provinsi Jambi, Sekretaris Dishub Drs. Atma Jaya, M. Si, Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian M. Faisal Reza, ST dan jajaran lainnya. (aan)