1. Jadikan hak politik sebagai amanah moral.
Hak untuk dipilih bukan privilese, melainkan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan melayani publik secara adil.
2. Bangun politik inklusif berbasis nilai universal.
Masyarakat menghargai kejujuran, empati, dan pelayanan. Pemimpin yang menampilkan nilai-nilai kemanusiaan universal akan lebih mudah diterima daripada mereka yang mengandalkan politik identitas.
3. Substantive democracy di atas prosedural.
Fokuslah pada isu konkret: kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, dan lingkungan. Demokrasi sejati adalah yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.
4. Gunakan media sosial secara edukatif dan etis.
Kampanye digital yang berorientasi pada gagasan, bukan provokasi, akan membangun kepercayaan publik jangka panjang.
5. Integrasikan norma HAM dalam kebijakan daerah. Setelah terpilih, kepala daerah harus memastikan kebijakan publik selaras dengan prinsip good democratic governnace: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial.
6. Utamakan integritas dan kesederhanaan.
Di tengah krisis kepercayaan, pemimpin yang jujur, sederhana, dan komunikatif justru menjadi simbol kekuatan moral baru.
Penutup
Zohran Mamdani adalah bukti bahwa demokrasi yang sehat bukan milik mayoritas, tetapi milik semua warga negara yang mau berjuang dengan moral, kompetensi, dan keberanian.
Dari perspektif hukum internasional, kemenangannya menegaskan kembali pentingnya perlindungan hak politik sebagai fondasi kebebasan dan kesetaraan.
Bagi Indonesia, kisah Mamdani mengingatkan bahwa kekuatan politik terbesar bukanlah uang atau jaringan elite, melainkan kepercayaan rakyat yang tumbuh dari keberanian, keadilan, dan integritas. (*)
*) Penulis adalah Dosen Hukum Internasional FH UNJA dan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia)