JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Meski sudah disepakati DPR, Mendagri dan KPU di pusat, Gubernur terpilih Jambi Al Haris masih memilih menunggu kepastian aturan resmi pelantikan Kepala Daerah. Haris menunggu aturan hukum yang mengatur pelantikan periode keduanya ini.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dirinya baru mendapatkan informasi rapat Mendagri dengan Komisi II, KPU RI. Artinya, menurut Haris dirinya masih menunggu surat dari Kemendagri apakah nanti kan ada perubahan Perpres.
"Yang tadinya Perpres menyatakan Gubernur dilantik di istana negara, Bupati daerah oleh Gubernur. Kalau itu semua (pelantikan, red) di Jakarta, artinya itu ada perubahan (revisi) Perpres, kita masih menunggu itu," sebut Haris kepada Jambi Ekspres (23/1).
Kata Haris, Mendagri kemungkinan sedang menyiapkan konsep revisi. Setelah itu barulah ada kepastian.
"Kalau selesai (surat) itu barulah kita bisa mengatakan kapan dilantik yang sebenarnya," tegasnya.
Selanjutnya, terkait rencana pembekalan Kepala Daerah terpilih di Magelang sama dengan itu Haris menyebut Kepala Daerah harus siap.
"Kita harus siap perang ibaratnya pun kita siap," jelasnya mengikuti aturan Presiden Prabowo.
Ia menyatakan hal itu penting agar menyingkronkan program pusat dan daerah.
"Biar singkron antara RPJMN dan RPJMD biar nyambung semuanya, Asta Cita Pak Presiden itu dibawah (daerah) biar nyambung semua, konsepnya sama," terang Haris.
Sebelumnya pemerintah pusat merencanakan adanya pembekalan (retreat) seperti yang diberikan Presiden kepada Menteri Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu, setelah mereka dilantik dalam pemerintahan baru. (*)