JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci membantah dalil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 1 Darmadi dan Darifus dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dimana pemohon menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Monadi dan Murison disebabkan oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurut termohon, hal ini tidak pernah dilaporkan maupun di keluarkan putusan dari Bawaslu.
Demikian jawaban Termohon yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, R Surya Nuswantoro dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci 2024.
Surya menuturkan bahwa berkenaan dengan dalil pelanggaran TSM tersebut, Pemohon tidak memuat penjelasan berkaitan dengan adanya kesalahan dengan tidak menyebutkan lokus terjadinya pelanggaran TSM.
Dengan demikian, dalil Pemohon menurut Surya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan PMK 3/2024.
“Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas, menyeluruh, adanya pelanggaran unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang meliputi wilayah, jumlah pemilih, intensitas dan rangkaian perbuatan pada proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024,” ujar Surya
Atas dasar dalil tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
Senada dengan Termohon, Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya Heru Widodo juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pihak Terkait diperoleh dengan pelanggaran yang bersifat TSM berupa penyalahgunaan wewenang PJ Bupati Kerinci kepada Pihak Terkait.
Menurut Heru, pelantikan Asraf sebagai PJ Bupati pada tahun 2023 tidak ada sangkut pautnya dengan kemenangan Pihak Terkait karena pelantikan PJ Bupati merupakan kewenangan Gubernur.
Apalagi pelantikan tersebut dilakukan pada tahun 2023.(*)