JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bergerak cepat merespon aksi geng motor yang belakangan ini makin marak kembali di Kota Jambi. Langkah serius itu kembali dilakukan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih dengan mengumpulkan jajarannya serta sejumlah pihak terkait dalam rapat koordinasi lintas sektor pencegahan terjadinya aksi kekerasan geng motor di Kota Jambi, pada Selasa (24/12/2024).
Berlangsung di ruang rapat Grha Siginjai Kantor Wali Kota Jambi, rapat lintas sektor itu dipimpin langsung Pj Wali Kota Sri Purwaningsih, dengan dihadiri Dandim 0415/Jambi Kolonel Inf Yoga Cahya Prasetya, Waka Polresta Jambi AKBP Nurhadiansyah SIK, Sekda A Ridwan, Ketua LAM Kota Jambi Aswan Hidayat Usman, sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkot Jambi, Camat se Kota Jambi, serta Ketua Forum RT kota Jambi.
Maraknya kasus geng motor di kota Jambi tahun 2024 ini kembali terjadi setelah sebelumnya ditahun 2022 lalu hal serupa pernah terjadi. Tercatat ada 137 orang berusia dibawah umur pada tahun 2022. Sementara ditahun 2024 ini, meski angkanya hanya 34 kasus yang melibatkan anak usia sekolah, Pemkot Jambi mengambil langkah cepat agar tidak menjadi keresahan di masyarakat. Untuk itu, Pemkot Jambi bersama Forkopimda serta stakeholder terkait telah menyiapkan langkah-langklah mulai jangka pendek, menengah dan panjang menangani persoalan tersebut.
Usai memimpin rapat itu, kepada sejumlah awak media, Pj Wali Kota Jambi menegaskan kembali pentingnya kolaborasi dan peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat dalam menangani aksi geng motor.
"Pemerintah Kota Jambi bersama Forkopimda terus berupaya serius untuk menangani persoalan geng motor yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, peran ditingkat RT pun sangat diperlukan dalam memantau atau memonitor disetiap wilayah," ujar Sri.
Dia mengungkapkan, bahwa persoalan geng motor menjadi perhatian utama pemerintah, terutama setelah terjadinya beberapa insiden dan laporan yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Kita harus serius dalam menyikapi persoalan geng motor ini. Semua pihak harus berperan aktif agar keamanan dan ketertiban di Kota Jambi dapat terjaga,” tegasnya.
Beberapa strategi yang akan dilakukan, kata Sri, adalah dengan pendekatan preventif dan edukatif, diantaranya penguatan pendidikan moral, Dirinya menjelaskan, nantinya para anak-anak yang terlibat dalam kasus geng motor direncanakan untuk diberikan edukasi dengan pendekatan khusus.
Rencana awalnya hal itu akan dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN), seperti apa yang telah sukses kita lakukan pada tahun 2022 lalu. Namun, rencana tersebut belum terealisasi sepenuhnya karena para siswa sedang menjalani ujian, dan SPN juga tengah digunakan untuk kegiatan Polresta. Untuk itu, opsi selanjutnya, akan kita lakukan di Kodim, tinggal menunggu assessment terlebih dahulu," jelasnya.
"Sanksi yang diterapkan nantinya akan bersifat edukatif, bertujuan untuk mendidik dan membina mereka agar kembali ke jalan yang benar," lanjutnya.
Sebagai langkah antisipasi, Sri juga mendorong agar ditingkat Kecamatan dan Kelurahan hingga RT lebih aktif untuk melakukan monitoring, karena merupakan perwakilan Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
"Kita juga imbau setiap RT untuk mengaktifkan kembali Siskamlingnya agar bisa memonitor anak-anak dibawah umur tidak keluyuran di waktu malam," ucapnya.
Lebih lanjut, Sri juga menjelaskan munculnya aktivitas geng motor di wilayah Muaro Jambi. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pelaku geng motor berasal dari luar Kota Jambi, meskipun lokasi kejadian sering berada di dalam kota.
"Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena lokasinya berada di Kota Jambi, penting bagi kita semua untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan keamanan seluruh masyarakat,” katanya.
Pemkot Jambi bersama Forkopimda terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan kolaboratif antara aparat keamanan dan masyarakat. Dengan harapan, langkah-langkah yang tepat, keamanan dan ketertiban di Kota Jambi dapat terwujud, sehingga warga merasa nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.