Yoga mencontohkan salah satunya yakni perbaikan jalan atau pasilitas lainnya pemukiman masyarakat. Dalam perbaikan tersebut bukan dikerjakan pemerintah, tapi melibatkan sumber daya masyarakat sekitar. "Sehingga tidaknya hanya jalan yang menjadi baik, tapi SDM disana juga tebangun," jelasnya.
Lantas apakah program ini bisa terlaksana mengingat PAD murni Kota Jambi Jambi masih di bawah 500 miliar? Yoga menjelaskan bahwa untuk merealisasikannya kedepan perlu membangun sinergitas dengan dinas terkait.
Karena ini melibatkan banyak pihak, maka konsep 100 juta/RT terus dimatangkan sehingga akan terlihat bagaimana peran dan pelibatan pihak-pihak terkait tersebut. "Ini juga untuk memastikan agar tidak ada tumpang tindih untuk program jangka panjang lainnya. Ini akan kita bedah secara detail," jelasnya.
Lalu apakah ini tidak akan berdampak pada persoalan hukum mengingat RT tidak bisa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? Yoga mengaku ini akan menjadi pertimbangan pihak dengan tetap berpedoman peraturan yang ada. Termasuk apabila nanti diberikan kepada kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota.
"Yang jelas kita tetap mengikuti aturan yang ada. Jika nanti dibutuhkan aturan untuk mempertegas pengelolaan anggaran ini tentu akan diterbitkan Perda. Yang penting program ini berjalan dan tidak menyalahi aturan," pungkasnya. (*)