JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Guna memperkuat silahturahmi di bulan Ramadhan, Keluarga Besar Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi mengadakan buka bersama, Kamis (28/3) di RM. Pondok Indah Mahligai.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik yang mengangkat tema "Pemilu dan Kemerosotan Demokrasi Indonesia”.
Dalam diskusi publik ini, dihadirkan narasumber yang merupakan alumni Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi, yaitu Dr. M. Yusuf, S.Sos., M.IP., dosen Ilmu pemerintahan Universitas Jambi., M. Sahlani, S.Sos., M.Si., akademisi dan peneliti lembaga survei Indo Barometer.
Selain itu juga diisi dengan dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si dan Dr. M. Nuur, S.Sos., M.Sy.
Acara dihadiri langsung Dekan Fakultas Syariah, Dr. Habriyanto., Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Yudi Armansyah, M.Hum,l., Ketua IKA Ilmu Pemerintahan Fransisco Chaniago, S.Sos, M.Pd., dosen, mahasiswa serta alumni Ilmu Pemerintahan dengan jumlah 100 peserta.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah, Dr. Habriyanto., menyampaikan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan adalah salah satu prodi yang tepat untuk mengembangkan diskusi ataupun riset di bidang sosial politik, sehingga ke depan kegiatan sejenis perlu ditingkatkan dalam rangka penguatan keilmuan dan kelembagaan untuk mewujudkan UIN STS Jambi sebagai kampus reservasi kebaikan dan keunggulan.
"Saya sangat mengapresiasi penuh kegiatan ini, karena bertemu dan berdiskusi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi dan mii UIN STS Jambi," kata Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
sejalan dengan itu, Ketua Prodi Yudi Armansyah, M.Hum., kegiatan diskusi ini akan rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadhan dan mengundang dosen, mahasiswa dan alumni.
"Selain sebagai ajang silahturahmi dan buka bersama, kegiatan diisi dalam bentuk diskusi publik tentang persoalan kebangsaan yang menjadi isu hangat tentang menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Indikatornya dapat dilihat dari data Freedom House yang mengungkap indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin diakhir 2023. Selain itu, ada dua persoalan krusial di pemilu 2024 yaitu munculnya calon presiden yang diduga pelanggar hak asasi manusia dan politik dinasti yang dimainkan penguasa," kata Yudi Armansyah, M.Hum. (uci)