"Masalah siapa dan siapa itu kita (DPRD, red) serahkan kepada pemangku kebijakan, yang sesuai dengan aturan dan mekanisme (Permendagri)," ujarnya.
Saat ditanya apakah kedepannya akan kesulitan dalam berkomunikasi karena Penjabat Wali Kota bukan berasal dari Jambi, Abshor berharap Pj Wali Kota Jambi bisa menyesuaikan.
"Semoga ibu Pj bisa menyesuaikan dan tegak lurus dan tidak berbau unsur-unsur yang lain-lainya," katanya.
Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, MA Fauzi saat dikonfirmasi menanggapi hal itu mengatakan, setahu dirinya hanya ada usulan DPRD yang disampaikan melalui ketua DPRD Kota Jambi.
"Kalau ada di luar itu berarti ilegal. Yang jelas ada peraturan, usulan Pj itu dari DPRD melalui ketua DPRD Kota Jambi. Kalau muncul di luar itu, siapa oknumnya, kita juga tidak tahu," ungkapnya.
Siapapun Pj-nya yang jelas hanya meneruskan program yang ada.
"Karena hanya sekitar 10 bulan tugas Plt. Tidak mungkin dia merubah program yang sudah ada," katanya. (*)