JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, M. R. Ihsan Yunus, BA, B, Comm, ME.Con, terus bergerak cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Melalui berbagai program yang digulirkan pemerintah dari sejumlah lembaga maupun kementerian.
Belum lama ini, Anggota Komisi 4 DPR RI itu menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Sedikitnya ada 10 unit rumah warga kurang mampu yang dibedah.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.
“Program BSPS atau dikenal dengan Bedah Rumah ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah,” kata Ihsan, usai melihat langsung progres pembangunan rumah warga di lapangan.
Ihsan berharap dengan skema PKT, program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.
“Selamat ya sudah mendapat bantuan bedah rumah,” kata Ihsan kepada warga penerima manfaat.
“Terima kasih pak Ihsan bantuannya, dan semoga lebih sukses,” kata warga sembari mendoakan Anggota DPR RI dua periode tersebut.
“Sekarang rasanya lebih nyaman,” tambah warga menegaskan.
Sementara itu, kesempatan bertemu masyarakat juga tak disia-siakan Ihsan untuk menyerap langsung apsiprasi warga, untuk diperjuangkan di parlemen.
“Walau pun ini program di Komisi 5, tapi saya sangat concern terhadap masyarakat Jambi yang belum punya rumah layak,” kata Ihsan.
Ihsan memastikan apa yang ia perbuat dilindungi oleh Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), karena di dalamnya tertera salah satu fungsi DPR adalah memperjuangkan daerah pemilihannya.
“Makanya saya berjuang untuk melakukan lobi-lobi di Kementerian PUPR dan teman-teman Komisi 5, untuk mendapatkan program ini,” kata Ihsan.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program BSPS. Secara nasional, pada tahun 2023 sebanyak 149.750 unit tersebar di 34 provinsi.
Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk ikut membantu dan mensukseskan pelaksanaan BSPS ini,” kata Ihsan.