MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Memasuki tahun ajaran baru 2023 - 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim mencatat ada sekitar 25 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, baik itu ditingkat SD maupun SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim, Muhammad Eduard mengatakan, bahwa jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah tersebut, diantaranya sekitar 14 orang siswa SD dan 11 orang siswa SMP. Adapun sekitar 14 orang siswa SD itu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
"Sedangkan 11 siswa SMP tidak melanjutkan ke jenjang setingkat SLTA sederajat," katanya.
Kemudian pada tahun 2022 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim juga mencatat siswa yang tidak melanjutkan sekolah sekolah sebanyak jenjang SD ada sebanyak 154, diantaranya 39 siswa SD dan 115 orang siswa SMP.
"Sedangkan siswa yang melanjutkan sekolah di luar kabupaten atau provinsi tetap terdata dengan kategori sekolah ke luar kabupaten. Kalau dulu siswa yang melanjutkan sekolah ke luar kabupaten dianggap tidak melanjutkan sekolah, kalau sekarang beda," terangnya.
Dijelaskan Eduard, siswa yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah itu hal yang berbeda. Kalau siswa yang lulus SD tapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP, itu disebut tidak melanjutkan sekolah. Akan tetapi kalau saat sedang mengenyam pendidikan namun ditengah jalan berhenti, itu baru disebut dengan putus sekolah.
"Jadi yang kami data sekarang ini adalah siswa yang lulus SD dan SMP yang kemudian tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya," katanya.
Data itu didapatnya dengan cara mendata langsung ke lapangan dengan cara by name by address yang langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selanjutnya, pihaknya melakukan pendekatan pendidikan kesetaraan atau pendidikan diluar sekolah.
"Kita menyiapkan pendidikan diluar sekolah itu, yakni Paket B dan Paket C," sebutnya.
Dia menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan agar tidak ada siswa yang tidak melanjutkan, pihaknya terus mengusulkan ke Pemerintah Pusat bagi untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa yang tidak mampu.
"Kita sedang berusaha mengusulkan agar siswa sekolah mendapatkan KIP," tukasnya.(lan)