JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung pada Selasa (6/6).
Hasil dari rakor di auditorium rumah dinas gubernur itu akan dibawa ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Gubernur Jambi Al Haris seusai rapat tertutup itu mengatakan, korsupgah KPK RI datang dan mengundang Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, Pemprov dan Pemkab Tanjabtim. Tujuannya adalah penyelesaian Pelabuhan Jabung yang selama ini mengalami kendala-kendala dalam tahap pembangunannya.
Kata Haris, KPK mencoba melihat dari semua sisi dan semua pihak terkait pelabuhan itu apa yang menghambat pelabuhan ini. “Di mana sumbatan apa saja sehingga lambat selesainya. Sehingga di sini kita tak ingin uang negara yang sudah cukup banyak yang terbangun yang tidak bisa digunakan masyarakat, pemerintah untuk melayani transportasi baik laut atau darat,” jelas Haris kepada Jambi Ekspres.
Al Haris tak merincikan kesepakatan apa saja yang dirumuskan dalam rakor ini. Namun Ia menilai dengan pernyataan pada rakor ini menjadi bahan Pemprov untuk menindaklanjutinya. “Intinya kami akan segera menyurati Kementerian PUPR dan Perhubungan terkait dengan hasil rapat hari ini, untuk (kemudian) ada rapat tindak lanjutnya,” akunya.
Ditanya uang negara yang sudah digelontorkan untuk pelabuhan yang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi laut Jambi ini, gubernur menyebut tak hafal. Namun untuk APBD Provinsi Ia menaksir sudah digelontorkan sebanyak Rp 89 Miliar.
Gubernur juga mengklaim untuk permasalahan lahan pelabuhhan sudah selesai.
Adapun yang jadi penghambat, kata Haris, lantaran dahulu statusnya pelabuhan samudra atau utama yang turun menjadi pelabuhan pengumpul. “Nah yang kedua mungkin saja ada miskomunikasi yang tanahnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan, nah maka kita percepat prosesnya dan kita sebenarnya sudah menyurati sebetulnya. Dan Kementerian terkait untuk hibah tanah ini,” terangnya.
“Saya kira tinggal kita percepat prosesnya kita minta semua pihak yang ada kaitan dengan pelabuhan itu bisa bekerja sama lagi, yang dulu pernah dimulai dan meneruskan yang sudah ada,” lanjutnya.
Ditanya target Pemprov menuntaskan pelabuhan ini Haris optimis rampung. “Ya harus , intinya harus termanfaatkan, sesuatu yang terbangun negara harus termanfaatkan,” sebutnya.
Disinggung untuk target fungsional atau beroperasinya pelabuhan itu, Ia menyebut segera diusahakan dengan tahapan yang sudah direncanakan. “Tahapannya akhir Juli dibuat acara serah terima lahan. Kita berharap pelabuhan ini dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) lagi,” sebutnya.
“Nah habis itu kita berharap pembangunannya, apakah itu pihak ketiga atau Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), nanti kita atur bersama menteri Perhubungan dan Menteri BUMN,” sambung Haris.
Sementara itu, pihak KPK RI yang pada pertemuan ini dihadiri Kasatgas Koodinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua enggan menanggapi hasil rapat dan poin kesepakatan apa yang dibuat. Ia mengarahkan ke Biro Humas KPK. “Nanti kami ada rilis sendiri biar lengkap, nanti dari biro humas kami yang akan menyampaikan,” akunya kepada Jambi Ekspres.
Namun, saat dikonfirmasi Koran ini humas KPK yang dimaksud tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan.
Pihak Kabupaten Tanjab Timur selaku lokasi pelabuhan ini yang dihadiri Sekda Tanjabtim Sapril juga tidak menjawab kesepakatan yang dihasilkan untuk daerahnya. “Kami hanya mendengar saja karena kami tingkat dua, karena ini tupoksi Pemprov. Yang pastinya kami mensupport program Provinsi,” ucapnya seusai rakor.