Penguatan SRG untuk Orientasi EksporDidid menegaskan, SRG yang awalnya hanya fokus untuk menjamin ketersediaanpasokan komoditas khususnya bahan pangan dalam negeri, saat ini juga berorientasi ekspor.
“Masyarakat akan mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau serta pelaku usaha dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat masuk ke pasar internasional dengan menggunakan mekanisme penyimpanan komoditi di gudang SRG,” tegasnya.
Didid menambahkan, untuk optimalisasi SRG, akan diadakan Bulan Literasi SRG dan PLK pada Mei 2023. Pembukaan Literasi tersebut diagendakan pada 22 Mei 2023 di Subang, Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain seminar, kuliah umum, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di daerah.
Tindak Lanjut LAHP Ombudsman RI Bappebti mengapresiasi Ombudsman yang telah memberikan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik dankinerja Bappebti. Terkait proses perizinan Bursa Kripto masih berjalan dan Bappebti terus berkomitmen mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
“Bappebti memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha untuk mencalonkan dirinya menjadi Bursa Kripto, namun calon bursa harus kredibel dan kompeten. Selanjutnya, Bappebti berkomitmen akan memilih Perusahaan Calon Bursa Penyelenggara Aset Fisik Kripto yang mampu melindungi masyarakat,”pungkas Didid.
Untuk penguatan pelayanan publik di lingkungan Bappebti, telah dibentuk LINI Bappebti sebagai layanan informasi Bappebti dan pengelola aduan masyarakat. Selain itu, Bappebti juga bekerja sama dengan Biro Humas Kementerian Perdagangan mengelola SP4NLapor yang menangani isu-isu terkait Bappebti.
Bappebti juga telah melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Bursa Berjangka.
Sedangkan, dalam proses integrasi sistem perizinan dengan sistem Inatrade, Bappebti bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.Penguatan literasi dilakukan Bappebti melalui kerja sama dengan asosasi, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan pemangku kepentingan lain. Hal ini merupakan kunci dalam menjalankan strategi peningkatan perdagangan fisik aset kripto dan PBK di Indonesia, mengurangi aduan, serta meningkatkan perlindungan masyarakat. (*)