LAMPUNG, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Tiktoker Bima Yudho Saputro alias pemilik akun TikTok @awbimaxreborn yang kini tengah kuliah di Australia resmi dilaporkan ke Polda Lampung. Salah satu penyebabnya adalah gegara kata dajjal.
Delik aduan laporan terhadap Bima tertanggal 13 April 2023 dengan Nomor LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG. Bima dilaporkan karena diduga telah melakukan pelanggaran ujaran kebencian mengandung kata-kata 'SARA'. Laporan ini dibenarkan oleh Kasubdit V Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, AKBP Heti Patmawati. Seperti kita ketahui, Bima yang asal Lampung dan sedang kuliah di Sydney ini sejak minggu lalu mau dilaporkan oleh seorang advokat bernama Ghinda Ansori ke Polda Lampung. Laporan ke Bima terkait dengan sebutan Bima sebagai orang yang telah menghina Lampung dengan sebutan Dajjal. Bima viral setelah ia membuat konten kritik terhadap kondisi infrastruktur di Lampung. Adapun kondisi jalan Lampung yang jelek dan banyak berlobang dikritik seleb TikTok Bima. "Kenalin nama gue Bima, gue berasal dari provinsi yang satu ini, dajjal, dan gue lagi menjalani proses study gue di Australia," ujar Bima membuka video presentasinya di akun TikTok @awbimaxreborn pada Sabtu, (10/4). "Gua berasal dari Lampung dan sekarang ini gua lagi menjalani studi di Australia. Alasan pertama Lampung tidak maju karena infrastruktur yang terbatas,"ujar Bima. Bima juga memaparkan beberapa alasan yang membuat Lampung tidak berkembang, diantaranya, infrastruktur yang kurang memadai, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola provinsi yang kurang, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan proses kasus TikToker Bima yang mengkritik Pemerintah Lampung. "Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari Parlementaria, Minggu (16/4/2023). Politikus Fraksi Partai NasDem ini menilai kritik yang disampaikan oleh Bima masih berada di dalam koridor yang benar. Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada intervensi hukum yang berlebih. "Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri," ucapnya. Sahroni juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama oleh anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, menurutnya, sebaiknya direspon dengan bijak. Sebab, Sahroni melihat keresahan Bima ternyata turut menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung. "Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab, walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan," ujar Sahroni. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi. Sahroni sendiri menyampaikan, dirinya kecewa dengan informasi yang beredar bahwa sebelumnya, terkait keluarga Bima sempat ditegur oleh Gubernur Lampung. Sahroni merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak. "Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan," tutup Sahroni.(*)