Terpisah, dalam rapat penanangan angkutan batu bara Selasa (31/1) Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono juga mengemukakan pandangannya.
Kata Kapolda di hadapan Gubernur, Forkopimda dan peserta rapat yang merupakan unsur angkutan dan asosiasi tambang, hendaklah semua berpandangan saat ini tengah dalam situasi tak normal.
Jenderal bintang dua yang berasal dari satuan lalu lintas ini, mengingatkan bahwa situasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi yang sedang dihadapi saat ini dalam kondisi tidak normal. Karena telah mengganggu kepentingan umum dan seharusnya tak lagi memikirkan kuota batu bara yang harus didistribusikan. “Mari kita berfikir saat ini kita sedang dalam kondisi tak normal, mau kuota (batu bara) 50 juta atau berapa banyak kalau kondisi normal silakan saja, namun ini telah mengganggu kepentingan umum yang tak bisa bergerak dijalan, menyebabkan salah satunya ongkos operasional barang lainnya menjadi mahal,” sebut Kapolda.
Untuk itu, Kapolda mengharapkan semua pihak menilai dan mengambil keputusan bersama yang terbaik untuk keadaan yang tak normal ini. “Pertama, penyelesaiannya bagaimana kita selesaikan dari hilir, yakni melihat berapa sebenarnya kemampuan daya tampung/bongkar pelabuhan (TUKS) untuk menampung batu bara, dan nanti (perusahaan) tambang akan menyesuaikan, jadi silakan diatur pengusaha ini baik-baik dari kuota yang harus mereka penuhi, “ jelasnya.
Ia menjelaskan, di hilir (pelabuhan) macet lantaran kendaraan yang masuk pelabuhan tidak ada yang menampung, yang seharusnya TUKS punya lahan parkir yang bisa menampung kendaraan. Sehingga ribuan kendaraan yang masuk pelabuhan bisa masuk lahan parkir. “Dan tidak mengganggu kepentingan umum (parkir di jalan) masyarakat dirugikan. Minta TUKS siapkan lahan parkir ini kalau tidak mampu tutup dulu karena ini sudah masuk ranah bisnis,” ucapnya.
Kedua, Kapolda meminta melihat dari hulu. Permasalahan yang terjadi di arah Sarolangun -Simpang Tembesi karena kendaraan yang akan mengangkut batu bara tak memiliki kantung parkir. “Harusnya dipaksa yang punya tambang menghitung angkutan yang akan mengangkut berapa angkutan. Jika belum bisa lakukan ini jangan jalan dulu. Bisnis silakan jalan tapi kita punya hal-hal yang perlu disepakati bersama. Di hulu diselesaikan parkir yang baik dan dihilirnya juga dengan baik,” akunya.
Dengan solusi bersama dari hulu ke hilir yang seksama, Kapolda yakin teriakan masyarakat akan bisa dipenuhi. “Kita aparat harus kerjasama, pemilik tambang dan angkutan tambang juga bisa kooperatif. Untuk melihat permasalahan bersama,” akunya.
Sebelumnya, dalam rapat penanganan batu bara, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan akan dilakukan penggiliran angkutan yang akan beroperasi dan melewati jalan umum. Dimana, 4.000-an angkutan berjalan tidak berbarengan dengan angkutan lainnya. Teknisnya, akan dicoba dari tambang masuk ke kantong parkir dan ketentuan diatur jam jalan hingga bongkar muat dengan catatan semua supir disiplin tak ugal-ugalan, ngebut saling berpacu untuk bongkar muat.
“Hari ini 4000 jalan, balik dulu baru besok yang 4.000 lagi giliran jalan,” katanya.
Untuk mendapatkan keputusan konkret, Gubernur Jambi kembali meminta agar pihak terkait bisa duduk bersama. Yakni Dinas Perhubungan, kepolisian, asosiasi tambang, pelabuhan, dan dari angkutan batu bara itu sendiri.
“Kami minta duduk bersama, dalam tiga hari ini sudah ada kesepakatan. Tidak mungkin sekali jalan 9.300 itu. Meskipun pelabuhan bisa menampung, tapi jalan kita tidak bisa menampung,” katanya.
Gubernur mengatakan, akan ada uji coba rekayasa lalu lintas dengan metode tersebut. Akan dilihat berapa lama perjalanan angkutan itu, dari mulut tambang, masuk ke kantong parker, lalu mulai kembali berjalan ke pelabuhan hingga bongkar muatan.
“Kita lihat, berapa lama mereka sampai bongkar muatan itu. Ini kalau sopirnya disiplin. Tidak ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan, menyalip-nyalip, ini yang bikin macet. Belum lagi ada truk yang terguling. Kalau semua disiplin, saya yakin bisa,” tegas Al Haris.
Selanjutnya, untuk di lapangan, Al Haris juga meminta penambahan personil. Yakni dari Dishub Provinsi Jambi, dari Korem, Polda, dan Satpol PP.
“Minta ditambah tenaga untuk berjaga di titik-titik rawan macet, seperti di Simpang Kotoboyo, Tembesi. Itu titik-titik rawan,” katanya.
Semua Mobil Wajib Plat BH